Surabaya, 30 September 2023

Gerakan Wakaf Indonesia meyelenggarakan kegiatan assesmen nazhir untuk peningkatkan kompetensi nazhir wakaf dalam melaksanakan tugas mengelola harta benda wakaf. Kegiatan ini didukung oleh LPPWI (Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wakaf Indonesia). Assesmen diikuti oleh 23 nazhir wakaf yang berasal dari beberapa daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah,

Kegiatan ini dilaksanakan di hotel The Southern Surabaya, sebagai penutup dari rangkaian kegiatan sertifikasi nazhir yang sebelumnya telah di lakukan secara darring pada tanggal 19 dan 20 September 2023.

Dalam sambutan penutupnya, Prof. Dr. Nurul Huda, menyampaikan bahwa, Nazhir harum mempunyai kapasitas dan kompetensi dalam melaksakan tugas mengelola harta benda wakaf di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman  yang tepat tentang perwakafan, dari pendaftaran sampai kepada pemanfaatan.

Hal ini disambut antusias oleh Zainal Anwar, S.Sy. MH. selaku Penyelenggara Zawa Kantor Kementerian Agama Kota Malang, bahwa kompetensi nazhir harus senantiasa diasah agar dapat menjadi solusi kebuntuan wakaf konvensional yang berkembang dimasyarakat sampai hari ini. Beliau berharap bahwa kegiatan peningkatan kompetensi nazhir harus di turunkan sampai kepada nazhir-nazhir di tingkat Kecamatan. (red.)

Pemerintah Kota Malang menyarankan masyarakat yang hendak mengurus tanah wakaf untuk mengajukan dana pembebasan dari tunggakan pajak maupun Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Kepala Badan Pendapat Daerah (Bapenda), Handi Priyanto menjelaskan tanah wakaf yang biasanya untuk kepentingan umat beragama banyak digunakan untuk membangun tempat ibadah.

“Silahkan ajukan dana pembebasan. Bisa diajukan. Itu nol Rupiah. Berlaku untuk semua agama,” ujar Handi saat menghadiri rapat dengar pendapat antara DPRD Kota Malang, Pemkot Malang dan sejumlah kelompok masyarakat dalam membahas kenaikan NJOP, Senin (6/2/2023).

Dijelaskan Handi, awalnya lahan yang digunakan untuk pembangunan Pura itu milik seseorang.

“Lalu dibeli atas nama pribadi karena saat itu yayasan yang menaungi umat Hindu belum berbadan hukum. Ketika pembeli ini meninggal, otomatis diwariskan ke anaknya. Lalu dari anaknya dialihkan ke yayasan. Tidak bayar,” tegas Handi.

Divisi Kelembagaan Bantuan Hukum Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang, M Syafrizal Bashori menyatakan kejadian di masyarakat, banyak tanah wakaf yang belum dialihkan. Sekalipun sudah dialihkan, banyak juga ditemui keterangan terhutang pajak.

Syafrizal mengatakan, berdasarkan temuannya di lapangan, ada kasus terhutang pajak hingga empat kali. Kondisinya semakin sulit ketika Pemkot Malang menyesuaikan NJOP sejak awal 2023.

Pasalnya, penyesuaian NJOP itu membuat ongkos yang harus dikeluarkan naik beberapa kali lipat. Satu contoh kasus yang disampaikan Syafrizal terjadi di Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.

“Di Arjowinangun, ada luas tanah 1000 meter persegi, lalu 300 meter persegi diwakafkan ke musala. Harus balik nama, dipecah, terhutang pajak lagi. Di Gribig juga ada, di Bakalankrajan juga ada,” terang Syafrizal.

Di isi lain juga banyak wakaf banyak yang ikut PTSL tapi ada keterangan terhutang pajak. Kalau mau sertifkat wakaf, harus melunasi terlebih dahulu terhutang pajak.

“Pasti sangat keberatan kalau nilai NJOP-nya naik seperti saat ini,” terangnya.

Sekadar informasi, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang telah menyesuaikan nilai NJOP di Kota Malang sejak awal 2023. Penyesuaian itu mengakibatkan sejumlah objek pajak nilainya meningkat. Bahkan peningkatannya bisa mencapai lima kali lipat.

Pemerintah Kota Malang melalui Bapenda menyatakan bahwa penyesuaian NJOP di Kota Malang belum berubah selama tujuh tahun terakhir.

Padahal sesuai regulasi, dilakukan penyesuaian setiap tiga tahun sekali. Penyesuaian NJOP ini menimbulkan banyak pertanyaan dari kelompok masyarakat, terutama bagi mereka yang berbisnis di bidang properti. (Benni Indo)
sumber : https://suryamalang.tribunnews.com/2023/02/06/pembebasan-pajak-tanah-wakaf-bisa-diurus-masyarakat-diimbau-ajukan-dana-pembebasan-pajak-dan-njop.

Malang, 23 Desember 2022

Dalam rangka meningkatkan kapasitas kinerja Badan Wakaf Indonesia, Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang kembali mendapat kunjungan kerja sekaligus studi tiru dari Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Balikpapan.

Rombongan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Balikpapan tiba di Kantor Kementerian Agama Kota Malang diterima langsung oleh Ketua dan wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia Kota Malang, diawali dengan perkenalan kemudian dilanjutkan dengan diskusi tentang perwakafan.

BWI Perwakilan Kota Malang belum sepenuhnya sempurna karena daya dukung organisasi masih di dominasi oleh ASN, sedangkan dari sisi operasional masih terkendala dilema antara APBN dan APBD sehingga operasional belum optimal, namun demikian kendala ini tidak menyurutkan kinerja BWI Perwakilan Kota Malang, dengan amunisi seadanya dan sisa-sisa tenaga berharap bisa melaksanakan tugas dan fungsi BWI dengan optimal, hal ini disampaikan oleh Wakil Ketu BWI Kota Malang H. Achmad Shampton, S.HI, M.Ag .

Kunjungan kerja dan studi tiru nantinya diharapkan akan membawa perubahan dan inspirasi baru bagi Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Balikpapan, bagaimana melakukan tata kelola BWI dengan baik, pengadaan sarana dan prasarana sampai dengan pendirian asosiasi nazhir sebagaimana telah dilakukan oleh BWI Kota Malang, dengan operasional yang hanya tiap dua tahun sekali, sementara Kota Balikpapan lebih diuntungkan dengan bantuan operasional yang diberikan yaitu tiap satu tahun sekali, sambutan ini disampaikan oleh Drs. HM. Jailani, M.SI selaku Wakil Ketua BWI Kota Balipapan yang telah purna tugas pada Tahun 2021 sebagai  Kepala Kementerian Agama Kota Balikpapan.

Sekretaris BWI Kota Balikpapan, Fajar Muchsoni, S.PdI yang juga merangkap sebagai Penyelenggara Zakat Wakaf Kemeterian Agama Balikpapan, manyinggung soal urgensi data, agar aplikasi-aplikasi wakaf yang ada Kota Malang dapat di duplikasin di BWI perwakilan Kota Kabupaten lainya, sehingga terdapat keseragaman layanan, baik dari cara pengesahan Nazhir maupun penerbitan SK Perubahan Nazhir, menutup diskusi pada siang itu.

Malang, 24 November 2022

Dalam rangka meendorong percepatan sertifikasi wakaf di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Malang, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang menghadirkan narasumber dari Badan Pertanahan Kota Malang, dalam kegiatan Sosialisasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf yang dilaksanakan di aula Mts Negeri 1 Kota Malang.

Kegiatan sosialisasi di buka oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi PD Pontren, Bpk. Drs. Mukhlis, MM, dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa minimnya pemahaman tentang wakaf baik dari segi kelengkapan berkas maupun teknis pendaftaran sertifikat di Badan Pertanahan, mengakibatkan banyak problem dilapangan. Sehingga kegiatan ini dirasa penting dan segera untuk dilakukan sosialisasi.

Dalam giat sosialisasi ini, diikuti oleh Kepala KUA Kecamatan se-Kota Malang selaku PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf), Dewan Masjid Indonesia Kota Malang, Asosiasi Nazhir Wakaf Kota Malang, Lembaga wakaf  organisasi NU dan Muhammadiyah, dan para penggiat wakaf lainnya.

Badan Pertanahan Kota Malang menyambut baik kegiatan ini, dan berkomitmen akan mendampingi proses pendaftaran tanah wakaf, sampai kepada penerbitan sertifikat, baik dari segi waktu dan birokrasi, hal ini disampaikan oleh Effendi selaku nara sumber dari Badan Pertanahan Kota Malang.

Harapan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tercapainya nota kesepahaman yang pernah dibuat antara Kanor Kementerian Agama Kota Malang dengan Badan Pertanahan Kota Malang, sehingga terealisasi dan percepatan sertifikasi tanah wakaf bisa dilaksanakan dengan baik.

Sabtu, 06 Februari 2022

Rombongan Badan Wakaf Indonesia Banyuwangi setibanya di Kota Malang, langsung melakukan observasi lapangan ke lokasi yang didirikan atas dasar wakaf. Lokasi wakaf tersebut yaitu Masjid Sabilillah Kecamatan Blimbing Kota Malang, Masjid Sabilillah sangat strategis, baik dari segi lokasi maupun potensi wakafnya. Yayasan Sabilillah memiliki LAZIS, Medical Service dan Lembaga Pendidikan Islam, yang semuanya terintegrasi dengan Masjid Sabilillah.

Melihat hal ini, Guntur, Ketua BWI Banyuwangi, menyampaikan bahwa banyak lokasi serupa dengan Masjid Sabilillah di Banyuwangi yang memiliki potensi yang sama bahkan lebih. Akan tetapi belum ada yang memulai untuk meniru manajemen dan mengembangkan wakaf tersebut. Beliau juga berharap study banding ini nantinya akan mampu membangkitkan gairah BWI Banyuwangi untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi dan pendampingan kepada pengelola-pengelola wakaf di Banyuwangi. Tak kalah penting dari kunjungan kami kali ini adalah tentang pengelolaan data wakaf, kami juga sangat berharap aplikasi dan web BWI Kota Malang dapat di duplikasi dan di gunakan di Badan Wakaf Indonesia Banyuwangi, imbuhnya.

Permohonan maaf disampaikan oleh Badan Wakaf Indonesia Kota Malang atas penyambutan yang kurang maksimal, hal ini diungkapkan oleh Chandra Achmady, SE, selaku Ketua BWI Kota Malang, karena BWI Kota Malang selama ini merasa masih belum optimal dalam mengatasi kendala lembaga, sehingga kegiatan Sosialisasi, Pendampingan dan Bantuan Setifikasi Wakaf masih sebatas inisiasi. Selebihnya kegiatan tersebut dilakukan untuk mewujudkan bahwa BWI Kota Malang telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana amanah undang-undang.

Mengenai wakaf tunai BWI Banyuwangi sudah lebih dahulu dan sampai dengan kegiatan studi banding ini dilakukan, BWI Banyuwangi telah mengumpulkan wakaf tunai sekitar Rp. 80.000.000,- hal ini disampaikan oleh HM. Sairodji, selaku Bendahara BWI Banyuwangi. Sedangkan BWI Kota Malang, mengenai wakaf tunai masih sebatas melakukan observasi tentang kesiapan, serta memasukkan rencana studi banding wakaf tunai kedalam program kerja tahun 2023 yang telah disusun beberapa waktu yang lalu. editor_fulltimer

Rabu, 02 Februari 2022

Dalam rangka menjaga sinergi lintas sektoral, BWI, Bimas Islam dan Gara Zawa Kementerian Agama Kota Malang melakukan kunjungan ke Bagian Kesra Pemerintah Kota Malang. Dalam kunjungan tersebut diikuti oleh Achmad Shampton, S.HI, M.Ag, selaku Kepala Seksi Bimas Islam Kemeterian Agama Kota Malang, merangkap sebagai Wakil Ketua BWI Kota Malang, kemudian Febrian Taufiq Sholeh, ST.,M.PdI, selaku Penyelenggara Zakat Wakaf Kantor Kementerian Agama Kota Malang, yang sekaligus sekretaris BWI Kota Malang, dan didampingi oleh full-timer BWI.

Rombongan BWI dan Kementerian Agama Kota Malang diterima oleh Isnan Alami, S.Ag di ruangan Kabag Kesra Kantor Pemkot Malang. Kasi Bimas Kota Malang menanyakan program-program Kesra yang bisa disinergikan dengan  Bimas Islam, dengan Zawa dan Badan Wakaf Indonesia. Untuk tahun ini, ada banyak program yang bisa disinergikan sengan Kesra Pemkot Malang, diantaranya ada penyelenggaraan MTQ, beasiswa pondok pesantren, dan optimalisasi UPZ binaan Penyelenggara Zakat Wakaf Kementerian Agama Kota Malang dan BAZNAS Kota Malang.

Sedangkan BWI untuk tahun ini, masih mengajukan program percepatan sertikfasi wakaf untuk tahun 2023. Karena pada tahun 2022 Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang tidak mendapatkan bantuan dana hibah dari Pemerintah Kota Malang, di tahun ini juga, program bantuan sertifikasi wakaf sudah terealisasi sebanyak 10 bidang tanah wakaf.

Dalam pertemuan singkat tersebut juga digunakan sebagai perkenalan pejabat Kementerian Agama Kota Malang yang beberapa bulan yang lalu terjadi pergeseran pejabat, sehingga Penyelenggara Zakat Wakaf Kementerian Agama Kota Malang digantikan oleh bapak Febrian Taufiq Sholeh, ST.,M.PdI., yang semula dijabat oleh ibu Nurul Istiqomah, M.pd.

Pertemuan semacam ini diharapkan semakin intens dilakukan, agar Pemerintah Kota Malang dan Kementerian Agama Kota Malang, Serta Badan Wakaf Indonesia Kota Malang. Supaya para pemangku kebijakan dapat bergerak seiring sejalan dalam melakukan perbaikan, perubahan dan pengembangan di Kota Malang khusunya, hal ini disampaikan oleh Isnan Alami, S. Ag. menutup perbincangan kami siang itu. @editor-fulltimer

Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang menerima kunjungan kerja studi orientasi dari BWI Provinsi Papua, Rabu (12/1). Kehadiran 10 orang pengurus BWI Perwakilan Provinsi Papua ini sebelum ke Kota Malang sudah diterima oleh Ketua BWI Jawa Timur, Jeje Abd. Rozak serta Sekretaris BWI, Mufi Imron Rosyadi di gedung BWI Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur.

H. Muh. Said HK, S.HI., Ketua BWI Papua menjelaskan kehadiran timnya tersebut untuk melaksanakan studi orientasi pengembangan wakaf tunai di Masjid Sabilillah dan Unisma. “Kami ke Kota Malang ini atas saran BWI Pusat.” tuturnya. Menurutnya, diantara perwakilan BWI yang ada, BWI Jawa Timur layak menjadi rujukan karena beberapa program wakafnya dianggap sukses.

Sebelum ke Masjid Sabilillah dan Unisma, BWI Papua menyempatkan hadir ke BWI Perwakilan Kota Malang untuk melihat sistem pengelolaan data yang dilakukan oleh BWI Perwakilan Kota Malang dan Gara Zawa Kemenag Kota Malang.

Menerima kunjungan ini, Ketua BWI Perwakilan Kota Malang Chandra Achmady menyatakan bahwa BWI Kota Malang sementara ini masih memfokuskan pada pendampingan Kantor Urusan Agama dalam pengolahan data. “data harus jadi perhatian utama untuk pengembangan wakaf” tegasnya.

“Kami membuat aplikasi SimBWI untuk memudahkan KUA mengolah data wakaf yang otomatis nantinya website BWI dan aplikasi Sijaka milik Kemenag Kota Malang terupdate dari pengerjaan layanan wakaf oleh Kepala KUA selaku PPAIW. Kami ingin meringankan tugas KUA tapi otomatis kami juga mendapat data.” lanjut Chandra

Sementara itu, Sekretaris BWI Perwakilan Kota Malang yang juga merupakan Penyelenggara Zakat Wakaf Kemenag Kota Malang Febrian Taufiq Sholeh menuturkan saat ini pihaknya baru memulai melakukan pendampingan 3 lembaga yang mengelola wakaf produktif berbasis masjid. “Kami juga memberi pendampingan dan bantuan sertifikasi wakaf pada sepuluh titik obyek wakaf. Masing-masing kami beri bantuan untuk sertifikasi 2.5 juta dari dana bantuan Pemkot kepada BWI.” tuturnya.

” Kita akan melaksanakan program percepatan sertifikasi tanah wakaf agar target walikota pada tahun 2023 sertifikasi wakaf rampung bisa segera terselesaikan. ” ujarnya.

Sementara itu, BWI Papua menyatakan minatnya untuk melakukan duplikasi aplikasi data milik BWI Kota Malang. “Dengan aplikasi milik BWI Kota Malang ini, sangat cocok kami gunakan di Papua mengingat kondisi alam papua yang sangat luas dan transportasi terbatas.” ujar Miftahul Huda salah seorang pengurus BWI Papua. (editor – fulltimer)

BWI Kota Malang beserta Kantor Kementerian Agama Kota Malang menerima kunjungan BWI Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah di Ruang Mini-hall, Rabu (15/12/2021)

Dalam kunjungan ini, BWI Kab. Batang datang ke Kota Malang dengan 15 orang, terdiri dari berbagai unsur, dari Kementerian Agama Kab. Batang terdiri dari Kasubag TU, Penyelenggara Zakat dan Wakaf, Kepala Seksi Bimas Islam, dan Penyuluh Agama, sedangkan Ketua terdiri dari unsur non ASN yakni dijabat oleh Drs. HM Saifudin Zuhri M. Si.

Acara dibuka oleh Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kota Malang, Bapak Muchlis, M.Ag, dalam sambutan tersebut, beliau atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang mengucapkan selamat datang kepada rombongan BWI dan Kementerian Agama Kabupaten Batang, beliau juga berharap, banyak hal baru yang dapat diadopsi terkait pengelolaan aset wakaf baik dari Penyelenggara Zawa maupun dari BWI Kota Malang, dengan demikian Kota Malang telah memberikan manfaat tidak hanya di Kota Malang saja melainkan di Luar kota Malang. Kota Malang punya banyak inovasi, tapi tanpa sumberdaya manusia yang baik, inovasi itu tidak akan berjalan dengan baik, imbuhnya.

Kunjungan ke BWI Kota Malang ini dirasa sangat penting, sebagai referensi BWI Kabupaten Batang, dalam mengelola aset wakaf dan pemberdayaan nadzir, mengingat nama BWI Kota Malang sudah tercium harumnya samapai ke Provinsi lain termasuk Kabupaten Batang, tutur Kasubag TU bapak H Abdul Wahab S. Ag MSi.
Ketua BWI Kota Malang, bapak Chandra Achmady, SE dalam sambutannya  menyampaikan tentang program-program BWI Kota Malang, baik yang telah dilaksanakan maupun yang masih dalam rancangan, diantara program yang sudah terealisasi adalah, pendampingan pengelolaan wakaf produktif berbasis masjid, dan menjadi inisiator pembuatan aplikasi SimBWI, sebagai upaya membantu KUA di Kota Malang dan Penyelenggara Wakaf di Kantor Kementerian Agama Kota Malang terkait carut-marutnya data wakaf dan data nadzir. Adapun program yang segera dilaksanakan dalam waktu dekat yakni, penguatan nadzir dan bantuan sertifikasi tanah wakaf untuk sepuluh bidang pada tahun anggaran 2021.

Memilih BWI Kota Malang dan Penyelenggara Zakat Wakaf Kantor kementerian Agama Kota Malang, juga dirasakan sebagai langkah yang tepat sasaran, sebagai rujukan Badan Wakaf Kabupaten Batang, dalam rangka penyusunan anggaran dan realiasinya, karena BWI Kota Malang mempunyai kesamaan dengan BWI Kabupaten Batang dalam pemanfaatan dana hibah dari pemerintah derah. Usia BWI Kabupaten Batang juga relatif lebih muda dibandingkan kota malang, menurut sambutan Drs. HM Saifudin Zuhri M. Si.
Beliau juga meminta pendampingan dan kerjasama secara inten, menuju perbaikan baik secara internal BWI maupun secara eksternal, agar terdapat simbiosis mutualisme, beliau juga berjanji akan memberikan laporan terkait progres ATM (Amati, Tiru dan Modifikasi) karena tidak ingin dianggap sebagai santri yg gemar plagiasi.

Acara ditutup dengan sesi tanya jawab, berkaitan dengan MOU Kementerian Agama dengan BPN dan BWI, sharing problem-problem aktual tentang sertifikasi tanah wakaf, penganggaran honor full-timer, pengelolaan web dan aplikasi serta lika-liku berdirinya wakaf-wakaf produktif,
انظر الى بدايته ولا تنظر الى نهايته
Karena memperhatikan proses juga menjadi sangat penting utk mendapatkan hasil yang terbaik, pungkasnya ????

“Badan Wakaf Indonesia didirikan karena pemerintah menginginkan adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wakaf di Indonesia.” Tegas Nawawi. “Fungsi BWI adalah pendampingan dan pembinaan terkait wakaf, tata kelola wakaf, optimalisasi fungsi wakaf dan memberikan pencerahan tentang fikih wakaf.” Lanjutnya. “Dalam pengembangan wakaf organisasi wakaf harus dikuatkan dengan melakukan pendataan yang benar dan upaya melakukan pendampingan dan mediasi atas polemic wakaf.” Tuturnya.

Hal ini ditegaskan oleh Nawawi, Kabag TU Kanwil Kemenag Jawa Timur saat membuka Rapat Kordinasi BWI Perwakilan Kabupaten dan Kota se Jawa Timur pada 9 Desember 2021 di Aula al-Ikhlas Jawa Timur. Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai upaya memenuhkan amar Peraturan BWI No. 2 Tahun 2012 Pasal 5.

Sementara itu, KH. Jeje Abdur Rozaq, M. Ag ketua BWI Perwakilan Jawa Timur dalam sambutannya menyatakan bahwa BWI harus berpatokan pada mazhab qanun tidak lagi terpaku pada khilafiyah fiqhiyah. Fikih mazhab empat harus jadi wacana menambah wawasan tapi dasar pengambilan kebijakan harus didasarkan pada perundangan yang ada.

Dalam Rapat Koordinasi ini, BWI Perwakilan Jawa Timur juga memberikan edaran tentang keharusan nazhir untuk melakukan pendaftaran nazhir ke BWI sebelum menerima wakaf dari wakif sebagaimana amar undang-undang. Edaran ini mencabut edaran sebelumnya era KH. Faishol Haq yang memberikan otorita penuh ke KUA dan tidak perlu pendaftaran nazhir ke BWI.

Sesi akhir Rapat Koordinasi yang dihadiri Wakil Ketua BWI Perwakilan Kota Malang ini diisi dengan inovasi wakaf oleh Prof. Dr. Raditya Sukmana, S.E., M.A dari Universitas Airlangga Surabaya. Raditya menyebutkan tentang potensi wakaf tunai di Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah muslim lebih dari 80%, Indonesia memiliki peluang kesejahteraan yang besar apabila menerapkan sistem ekonomi syariah melalui wakaf. Salah satu contohnya melalui wakaf uang.

“Kita akumulasikan masyarakat Islam di Indonesia sekitar dua ratus juta, seratus juta diantaranya merupakan kelompok masyarakat ekonomi mampu atau cukup. Apabila seratus juta orang ini setiap bulannya mewakafkan uang seribu rupiah saja, dalam sebulan wakaf yang kita kumpulkan adalah sebesar satu triliun,” terang dosen yang pernah menyelesaikan studi magister di Amerika tersebut.

Pengelolaan wakaf secara produktif dapat memberikan berbagai dampak positif, yaitu penyediaan barang publik secara non-fiskal, sehingga mengurangi beban pemerintah dan defisit anggaran, penyediaan lapangan pekerjaan (konstruksi, pemasaran, teknologi informasi, akuntansi, dan sebagainya), amal jariyah bagi wakif. Penyediaan infrastruktur publik oleh hasil wakaf akan mengurangi beban pemerintah sebagai penyedia infrastruktur tersebut. Manfaat wakaf sebagai sarana penyedia infrastruktur seperti di bidang pendidikan dan kesehatan dapat mendorong perbaikan kualitas sumber daya manusia dan kualitas hidup masyarakat.

Masa depan wakaf

Pengelolaan secara produktif dengan mengupayakan adanya nilai tambah ekonomi di samping mempertahankan kekekalan pokok aset wakaf dan manfaatnya merupakan sebuah upaya pengembalian fungsi wakaf pada khittah-nya.

Pengelolaan wakaf di masa mendatang tidak terlepas dari dinamika yang terjadi di masyarakat. Salah satunya yaitu hadirnya Industry Revolution (IR) 4.0 sebagai era industri yang megedepankan inovasi, desentralisasi, dan otomasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas produksi.

Pada bidang keuangan, kehadiran blockchain sebagai salah satu inovasi di era IR 4.0 mendapat sambutan yang cukup baik. Blockchainmerupakan suatu teknologi yang memungkinkan penyimpanan dan penelusuran data melalui sistem buku besar digital yang terdistribusi pada komputer di seluruh dunia.

“Penggunaan blockchain dalam pengelolaan wakaf produktif memungkinkan peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan wakaf. Yaitu apabila wakif dan nazhir terhubung pada satu sistemblockchain, maka transaksi donasi wakaf dapat dilakukan dengan tingkat transparansi tinggi,” sebutnya.

Wakaf sebagai instrumen filantropi yang berasal dari syariat Islam perlu dioptimalkan melalui pengelolaan wakaf produktif dengan orientasi dampak positif bagi sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Tak hanya berpedoman syariat namun juga adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dalam pemaparannya Raditya mencontohkan Pesantren Tazakka yang menjadi berkembang pesat dari wakaf pipa pertalite berjangka setiap tanggal 1-15 ditiap bulannya saja. Meski mendapat wakaf setiap setengah bulan saja, Pesantren Tazakka menjadi pesantren yang mandiri dan berkembang pesat.