Perwakilan Kota Malang
ArabicEnglishIndonesian

Berita

Sabtu, 06 Februari 2022

Rombongan Badan Wakaf Indonesia Banyuwangi setibanya di Kota Malang, langsung melakukan observasi lapangan ke lokasi yang didirikan atas dasar wakaf. Lokasi wakaf tersebut yaitu Masjid Sabilillah Kecamatan Blimbing Kota Malang, Masjid Sabilillah sangat strategis, baik dari segi lokasi maupun potensi wakafnya. Yayasan Sabilillah memiliki LAZIS, Medical Service dan Lembaga Pendidikan Islam, yang semuanya terintegrasi dengan Masjid Sabilillah.

Melihat hal ini, Guntur, Ketua BWI Banyuwangi, menyampaikan bahwa banyak lokasi serupa dengan Masjid Sabilillah di Banyuwangi yang memiliki potensi yang sama bahkan lebih. Akan tetapi belum ada yang memulai untuk meniru manajemen dan mengembangkan wakaf tersebut. Beliau juga berharap study banding ini nantinya akan mampu membangkitkan gairah BWI Banyuwangi untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi dan pendampingan kepada pengelola-pengelola wakaf di Banyuwangi. Tak kalah penting dari kunjungan kami kali ini adalah tentang pengelolaan data wakaf, kami juga sangat berharap aplikasi dan web BWI Kota Malang dapat di duplikasi dan di gunakan di Badan Wakaf Indonesia Banyuwangi, imbuhnya.

Permohonan maaf disampaikan oleh Badan Wakaf Indonesia Kota Malang atas penyambutan yang kurang maksimal, hal ini diungkapkan oleh Chandra Achmady, SE, selaku Ketua BWI Kota Malang, karena BWI Kota Malang selama ini merasa masih belum optimal dalam mengatasi kendala lembaga, sehingga kegiatan Sosialisasi, Pendampingan dan Bantuan Setifikasi Wakaf masih sebatas inisiasi. Selebihnya kegiatan tersebut dilakukan untuk mewujudkan bahwa BWI Kota Malang telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana amanah undang-undang.

Mengenai wakaf tunai BWI Banyuwangi sudah lebih dahulu dan sampai dengan kegiatan studi banding ini dilakukan, BWI Banyuwangi telah mengumpulkan wakaf tunai sekitar Rp. 80.000.000,- hal ini disampaikan oleh HM. Sairodji, selaku Bendahara BWI Banyuwangi. Sedangkan BWI Kota Malang, mengenai wakaf tunai masih sebatas melakukan observasi tentang kesiapan, serta memasukkan rencana studi banding wakaf tunai kedalam program kerja tahun 2023 yang telah disusun beberapa waktu yang lalu. editor_fulltimer

banyuwangi03banyuwangi02

Rabu, 02 Februari 2022

Dalam rangka menjaga sinergi lintas sektoral, BWI, Bimas Islam dan Gara Zawa Kementerian Agama Kota Malang melakukan kunjungan ke Bagian Kesra Pemerintah Kota Malang. Dalam kunjungan tersebut diikuti oleh Achmad Shampton, S.HI, M.Ag, selaku Kepala Seksi Bimas Islam Kemeterian Agama Kota Malang, merangkap sebagai Wakil Ketua BWI Kota Malang, kemudian Febrian Taufiq Sholeh, ST.,M.PdI, selaku Penyelenggara Zakat Wakaf Kantor Kementerian Agama Kota Malang, yang sekaligus sekretaris BWI Kota Malang, dan didampingi oleh full-timer BWI.

Rombongan BWI dan Kementerian Agama Kota Malang diterima oleh Isnan Alami, S.Ag di ruangan Kabag Kesra Kantor Pemkot Malang. Kasi Bimas Kota Malang menanyakan program-program Kesra yang bisa disinergikan dengan  Bimas Islam, dengan Zawa dan Badan Wakaf Indonesia. Untuk tahun ini, ada banyak program yang bisa disinergikan sengan Kesra Pemkot Malang, diantaranya ada penyelenggaraan MTQ, beasiswa pondok pesantren, dan optimalisasi UPZ binaan Penyelenggara Zakat Wakaf Kementerian Agama Kota Malang dan BAZNAS Kota Malang.

Sedangkan BWI untuk tahun ini, masih mengajukan program percepatan sertikfasi wakaf untuk tahun 2023. Karena pada tahun 2022 Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang tidak mendapatkan bantuan dana hibah dari Pemerintah Kota Malang, di tahun ini juga, program bantuan sertifikasi wakaf sudah terealisasi sebanyak 10 bidang tanah wakaf.

Dalam pertemuan singkat tersebut juga digunakan sebagai perkenalan pejabat Kementerian Agama Kota Malang yang beberapa bulan yang lalu terjadi pergeseran pejabat, sehingga Penyelenggara Zakat Wakaf Kementerian Agama Kota Malang digantikan oleh bapak Febrian Taufiq Sholeh, ST.,M.PdI., yang semula dijabat oleh ibu Nurul Istiqomah, M.pd.

Pertemuan semacam ini diharapkan semakin intens dilakukan, agar Pemerintah Kota Malang dan Kementerian Agama Kota Malang, Serta Badan Wakaf Indonesia Kota Malang. Supaya para pemangku kebijakan dapat bergerak seiring sejalan dalam melakukan perbaikan, perubahan dan pengembangan di Kota Malang khusunya, hal ini disampaikan oleh Isnan Alami, S. Ag. menutup perbincangan kami siang itu. @editor-fulltimertelo

Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang menerima kunjungan kerja studi orientasi dari BWI Provinsi Papua, Rabu (12/1). Kehadiran 10 orang pengurus BWI Perwakilan Provinsi Papua ini sebelum ke Kota Malang sudah diterima oleh Ketua BWI Jawa Timur, Jeje Abd. Rozak serta Sekretaris BWI, Mufi Imron Rosyadi di gedung BWI Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur.

H. Muh. Said HK, S.HI., Ketua BWI Papua menjelaskan kehadiran timnya tersebut untuk melaksanakan studi orientasi pengembangan wakaf tunai di Masjid Sabilillah dan Unisma. “Kami ke Kota Malang ini atas saran BWI Pusat.” tuturnya. Menurutnya, diantara perwakilan BWI yang ada, BWI Jawa Timur layak menjadi rujukan karena beberapa program wakafnya dianggap sukses.

Sebelum ke Masjid Sabilillah dan Unisma, BWI Papua menyempatkan hadir ke BWI Perwakilan Kota Malang untuk melihat sistem pengelolaan data yang dilakukan oleh BWI Perwakilan Kota Malang dan Gara Zawa Kemenag Kota Malang.

Menerima kunjungan ini, Ketua BWI Perwakilan Kota Malang Chandra Achmady menyatakan bahwa BWI Kota Malang sementara ini masih memfokuskan pada pendampingan Kantor Urusan Agama dalam pengolahan data. “data harus jadi perhatian utama untuk pengembangan wakaf” tegasnya.

“Kami membuat aplikasi SimBWI untuk memudahkan KUA mengolah data wakaf yang otomatis nantinya website BWI dan aplikasi Sijaka milik Kemenag Kota Malang terupdate dari pengerjaan layanan wakaf oleh Kepala KUA selaku PPAIW. Kami ingin meringankan tugas KUA tapi otomatis kami juga mendapat data.” lanjut Chandra

Sementara itu, Sekretaris BWI Perwakilan Kota Malang yang juga merupakan Penyelenggara Zakat Wakaf Kemenag Kota Malang Febrian Taufiq Sholeh menuturkan saat ini pihaknya baru memulai melakukan pendampingan 3 lembaga yang mengelola wakaf produktif berbasis masjid. “Kami juga memberi pendampingan dan bantuan sertifikasi wakaf pada sepuluh titik obyek wakaf. Masing-masing kami beri bantuan untuk sertifikasi 2.5 juta dari dana bantuan Pemkot kepada BWI.” tuturnya.

” Kita akan melaksanakan program percepatan sertifikasi tanah wakaf agar target walikota pada tahun 2023 sertifikasi wakaf rampung bisa segera terselesaikan. ” ujarnya.

Sementara itu, BWI Papua menyatakan minatnya untuk melakukan duplikasi aplikasi data milik BWI Kota Malang. “Dengan aplikasi milik BWI Kota Malang ini, sangat cocok kami gunakan di Papua mengingat kondisi alam papua yang sangat luas dan transportasi terbatas.” ujar Miftahul Huda salah seorang pengurus BWI Papua. (editor – fulltimer)

kunjungan Papua 1 kunjungan Papua 2

Untitled
Dalam rangka menjalankan salah satu tugas dan fungsi Badan Wakaf Indonesia, dipenghujung Tahun 2021 Badan Wakaf Indonesia Kota Malang menyelenggarakan satu kegiatan yang bertujuan untuk menguatkan dan meningkatkan kapasitas nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.

Acara tersebut dibuka oleh Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia Kota Malang, KH. Achmad Shampton, S.HI., dalam sambutannya beliau sangat berharap bahwa kegiatan ini menjadi program kerja tahunan, beliau juga berharap bahwa acara penguatan nadzir agar menjadi ajang silaturrohim antar nadzir se-Kota Malang yang terhimpun dalam sebuah asosiasi atau perkumpulan. “Asosiasi ini nantinya akan berkolaborasi dengan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang dalam mengembangkan dan mengelola potensi harta benda wakaf di Kota Malang” imbuhnya.

Acara Sosialisasi Penguatan Nadzir Wakaf dihadiri oleh kurang lebih 20 orang peserta yang terdiri dari berbagai unsur, diantaranya nadzir Nu, Nadzir Muhammadiyah, Nadzir Yayasan serta Nadzir Perorangan. Hadir juga dalam kegiatan tersebut Penyelenggara Zakat Wakaf Kantor Kementerian Agama Kota Malang, Bapak Febrian Taufiq Sholeh, ST. M.PdI., yang baru dua minggu dilantik. Dalam sambutanya beliau menyampaikan bahwa hubungan antara Penyelenggara Zakat Wakaf Kementerian Agama Kota Malang, BWI dan Asosiasi Nazhir harus selalu menjadi mitra setrategis dalam melaksanakan program-program pemerintah yang berkaitan dengan wakaf.

Mochamad Syafrizal Bashori, SH. M.KN., menjadi pemateri dalam penguatan nadzir tersebut, yang berprofesi sebagai Notaris dan Konsultan BWI di Kota Malang. Disamping memberikan materi penguatan, beliau juga memberikan materi tentang problematika sertifikasi wakaf, karena problematika wakaf relatif bukan harta benda wakaf yang baru didaftarkan melainkan adalah harta benda wakaf yang sudah puluhan tahun digunakan fasilitas umum dan ibadah, akan tetapi ketika akan didaftarkan pengurusan sertifikat sertifikat melahirkan permasalahan baru yang berhadapan dengan undang-undang, sehingga dibutuhkan keberanian dan solusi dalam mengatasi hal itu, oleh karena itu beliau sangat antusias jika pada pertemuan nadzir kali ini bisa melahirkan sebuah perkumpulan atau asosiasi nadzir se-Kota Malang yang resmi dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan saat itu juga ditentukan sebagai rapat perdana perkumpulan nadzir Kota Malang yang selanjutnya didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM sebagai wujud keseriusan dalam mendampingi para Nadzir di Kota Malang.

Semua peserta sepakat dan berkomitmen akan memanfaatkan perkumpulan nadzir ini untuk meningkatkan kapasitas nadzir bekerjasama dengan Penyelenggara Zakat Wakaf Kementerian Agama Kota Malang dan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang.

kontributor : Faiz, Fulltimer BWI

kunjunganbwi

BWI Kota Malang beserta Kantor Kementerian Agama Kota Malang menerima kunjungan BWI Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah di Ruang Mini-hall, Rabu (15/12/2021)

Dalam kunjungan ini, BWI Kab. Batang datang ke Kota Malang dengan 15 orang, terdiri dari berbagai unsur, dari Kementerian Agama Kab. Batang terdiri dari Kasubag TU, Penyelenggara Zakat dan Wakaf, Kepala Seksi Bimas Islam, dan Penyuluh Agama, sedangkan Ketua terdiri dari unsur non ASN yakni dijabat oleh Drs. HM Saifudin Zuhri M. Si.

Acara dibuka oleh Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kota Malang, Bapak Muchlis, M.Ag, dalam sambutan tersebut, beliau atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang mengucapkan selamat datang kepada rombongan BWI dan Kementerian Agama Kabupaten Batang, beliau juga berharap, banyak hal baru yang dapat diadopsi terkait pengelolaan aset wakaf baik dari Penyelenggara Zawa maupun dari BWI Kota Malang, dengan demikian Kota Malang telah memberikan manfaat tidak hanya di Kota Malang saja melainkan di Luar kota Malang. Kota Malang punya banyak inovasi, tapi tanpa sumberdaya manusia yang baik, inovasi itu tidak akan berjalan dengan baik, imbuhnya.

Kunjungan ke BWI Kota Malang ini dirasa sangat penting, sebagai referensi BWI Kabupaten Batang, dalam mengelola aset wakaf dan pemberdayaan nadzir, mengingat nama BWI Kota Malang sudah tercium harumnya samapai ke Provinsi lain termasuk Kabupaten Batang, tutur Kasubag TU bapak H Abdul Wahab S. Ag MSi.
Ketua BWI Kota Malang, bapak Chandra Achmady, SE dalam sambutannya  menyampaikan tentang program-program BWI Kota Malang, baik yang telah dilaksanakan maupun yang masih dalam rancangan, diantara program yang sudah terealisasi adalah, pendampingan pengelolaan wakaf produktif berbasis masjid, dan menjadi inisiator pembuatan aplikasi SimBWI, sebagai upaya membantu KUA di Kota Malang dan Penyelenggara Wakaf di Kantor Kementerian Agama Kota Malang terkait carut-marutnya data wakaf dan data nadzir. Adapun program yang segera dilaksanakan dalam waktu dekat yakni, penguatan nadzir dan bantuan sertifikasi tanah wakaf untuk sepuluh bidang pada tahun anggaran 2021.

Memilih BWI Kota Malang dan Penyelenggara Zakat Wakaf Kantor kementerian Agama Kota Malang, juga dirasakan sebagai langkah yang tepat sasaran, sebagai rujukan Badan Wakaf Kabupaten Batang, dalam rangka penyusunan anggaran dan realiasinya, karena BWI Kota Malang mempunyai kesamaan dengan BWI Kabupaten Batang dalam pemanfaatan dana hibah dari pemerintah derah. Usia BWI Kabupaten Batang juga relatif lebih muda dibandingkan kota malang, menurut sambutan Drs. HM Saifudin Zuhri M. Si.
Beliau juga meminta pendampingan dan kerjasama secara inten, menuju perbaikan baik secara internal BWI maupun secara eksternal, agar terdapat simbiosis mutualisme, beliau juga berjanji akan memberikan laporan terkait progres ATM (Amati, Tiru dan Modifikasi) karena tidak ingin dianggap sebagai santri yg gemar plagiasi.

Acara ditutup dengan sesi tanya jawab, berkaitan dengan MOU Kementerian Agama dengan BPN dan BWI, sharing problem-problem aktual tentang sertifikasi tanah wakaf, penganggaran honor full-timer, pengelolaan web dan aplikasi serta lika-liku berdirinya wakaf-wakaf produktif,
انظر الى بدايته ولا تنظر الى نهايته
Karena memperhatikan proses juga menjadi sangat penting utk mendapatkan hasil yang terbaik, pungkasnya ????

rakorbwi

“Badan Wakaf Indonesia didirikan karena pemerintah menginginkan adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wakaf di Indonesia.” Tegas Nawawi. “Fungsi BWI adalah pendampingan dan pembinaan terkait wakaf, tata kelola wakaf, optimalisasi fungsi wakaf dan memberikan pencerahan tentang fikih wakaf.” Lanjutnya. “Dalam pengembangan wakaf organisasi wakaf harus dikuatkan dengan melakukan pendataan yang benar dan upaya melakukan pendampingan dan mediasi atas polemic wakaf.” Tuturnya.

Hal ini ditegaskan oleh Nawawi, Kabag TU Kanwil Kemenag Jawa Timur saat membuka Rapat Kordinasi BWI Perwakilan Kabupaten dan Kota se Jawa Timur pada 9 Desember 2021 di Aula al-Ikhlas Jawa Timur. Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai upaya memenuhkan amar Peraturan BWI No. 2 Tahun 2012 Pasal 5.

Sementara itu, KH. Jeje Abdur Rozaq, M. Ag ketua BWI Perwakilan Jawa Timur dalam sambutannya menyatakan bahwa BWI harus berpatokan pada mazhab qanun tidak lagi terpaku pada khilafiyah fiqhiyah. Fikih mazhab empat harus jadi wacana menambah wawasan tapi dasar pengambilan kebijakan harus didasarkan pada perundangan yang ada.

Dalam Rapat Koordinasi ini, BWI Perwakilan Jawa Timur juga memberikan edaran tentang keharusan nazhir untuk melakukan pendaftaran nazhir ke BWI sebelum menerima wakaf dari wakif sebagaimana amar undang-undang. Edaran ini mencabut edaran sebelumnya era KH. Faishol Haq yang memberikan otorita penuh ke KUA dan tidak perlu pendaftaran nazhir ke BWI.

Sesi akhir Rapat Koordinasi yang dihadiri Wakil Ketua BWI Perwakilan Kota Malang ini diisi dengan inovasi wakaf oleh Prof. Dr. Raditya Sukmana, S.E., M.A dari Universitas Airlangga Surabaya. Raditya menyebutkan tentang potensi wakaf tunai di Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah muslim lebih dari 80%, Indonesia memiliki peluang kesejahteraan yang besar apabila menerapkan sistem ekonomi syariah melalui wakaf. Salah satu contohnya melalui wakaf uang.

“Kita akumulasikan masyarakat Islam di Indonesia sekitar dua ratus juta, seratus juta diantaranya merupakan kelompok masyarakat ekonomi mampu atau cukup. Apabila seratus juta orang ini setiap bulannya mewakafkan uang seribu rupiah saja, dalam sebulan wakaf yang kita kumpulkan adalah sebesar satu triliun,” terang dosen yang pernah menyelesaikan studi magister di Amerika tersebut.

Pengelolaan wakaf secara produktif dapat memberikan berbagai dampak positif, yaitu penyediaan barang publik secara non-fiskal, sehingga mengurangi beban pemerintah dan defisit anggaran, penyediaan lapangan pekerjaan (konstruksi, pemasaran, teknologi informasi, akuntansi, dan sebagainya), amal jariyah bagi wakif. Penyediaan infrastruktur publik oleh hasil wakaf akan mengurangi beban pemerintah sebagai penyedia infrastruktur tersebut. Manfaat wakaf sebagai sarana penyedia infrastruktur seperti di bidang pendidikan dan kesehatan dapat mendorong perbaikan kualitas sumber daya manusia dan kualitas hidup masyarakat.

Masa depan wakaf

Pengelolaan secara produktif dengan mengupayakan adanya nilai tambah ekonomi di samping mempertahankan kekekalan pokok aset wakaf dan manfaatnya merupakan sebuah upaya pengembalian fungsi wakaf pada khittah-nya.

Pengelolaan wakaf di masa mendatang tidak terlepas dari dinamika yang terjadi di masyarakat. Salah satunya yaitu hadirnya Industry Revolution (IR) 4.0 sebagai era industri yang megedepankan inovasi, desentralisasi, dan otomasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas produksi.

Pada bidang keuangan, kehadiran blockchain sebagai salah satu inovasi di era IR 4.0 mendapat sambutan yang cukup baik. Blockchainmerupakan suatu teknologi yang memungkinkan penyimpanan dan penelusuran data melalui sistem buku besar digital yang terdistribusi pada komputer di seluruh dunia.

“Penggunaan blockchain dalam pengelolaan wakaf produktif memungkinkan peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan wakaf. Yaitu apabila wakif dan nazhir terhubung pada satu sistemblockchain, maka transaksi donasi wakaf dapat dilakukan dengan tingkat transparansi tinggi,” sebutnya.

Wakaf sebagai instrumen filantropi yang berasal dari syariat Islam perlu dioptimalkan melalui pengelolaan wakaf produktif dengan orientasi dampak positif bagi sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Tak hanya berpedoman syariat namun juga adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dalam pemaparannya Raditya mencontohkan Pesantren Tazakka yang menjadi berkembang pesat dari wakaf pipa pertalite berjangka setiap tanggal 1-15 ditiap bulannya saja. Meski mendapat wakaf setiap setengah bulan saja, Pesantren Tazakka menjadi pesantren yang mandiri dan berkembang pesat.

 

 

 

Sepanjang tahun 2020, berdasar laporan mahkamah agung, ada 5 perkara kasasi, 3 peninjauan kembali, 10 perkara pengadilan tinggi, 8 sisa perkara tahun 2019, 16 perkara baru, putus tahun 2019 dan 8 sisa perkara tahun 2020 yang berkaitan dengan wakaf. “Tingginya angka perkara wakaf di pengadilan ini, menunjukkan urgensi legalitas dan sertifikasi tanah wakaf segera dilakukan” tegas Chandra Ahmady Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang.

Dari data yang ada di Pemerintah Kota maupun di Kementerian Agama, sebanyak kurang lebih 539 tanah wakaf di Kota Malang belum bersertifikat. “Saya berharap 2023 seluruh permasalahan wakaf legalitas wakaf sudah tuntas.” Tegas Sutiaji. Sutiaji yang juga Wali Kota Malang ini juga menyatakan, dengan tersertfikasi, fungsi dari Masjid bisa lebih baik.

“Selain fungsi tempat ibadah sebagai pemberi keberkahan kepada lingkungan sekitar, maka kata kunci atau syarat utama harus ada kejalasan dulu. Jangan sampai eksistensi dari tanah yang sudah diwakafkan menjadi debatable,” ujarnya dalam kegiatan sosialisasi wakaf 2021 di Hotel Savana, Senin (22/11/2021).

Karenanya, peran serta takmir masjid dalam memperhatikan persoalan administrasi tempat ibadah juga dinilai penting. Sehingga, sejumlah 539 tanah wakaf yang belum bersertifikat tersebut di tahun 2023 mendatang tak lagi menuai persoalan.

“Para takmir dihadirkan dalam rangka membangun bagaimana mewujudkan fungsi masjid tersebut, salah satunya dengan legalitas yang jelas. Kita kuatkan  untuk membereskan permasalahan sertifikat yang belum jelas, pelan tapi pasti,” terangnya.

Sementara itu, Kabag Kesra Pemkot Malang, Ahmad Mabrur mengatakan, memang untuk pengurusan sertifkasi itu tidaklah mudah. Dari jumlah 539 tanah wakaf yang terbagi milik Nadhlatul Ulama (NU) dan juga Muhammadiyah tersebut telah dibentuk tim khusus sebagai proses percepatan memperoleh sertifikat.

Selain itu, Pemkot Malang juga bekerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam rangka memberikan fasilitasi pensertifikatan masjid atau tanah. Dimana, BWI inilah yang akan melakukan verifikasi kelengkapan administrasi tanah wakaf sebelum dikeluarkannya sertifikat

“Prosesnya memang masih banyak yang belum tahu. Tapi, saat ini sudah ada tim percepatan untuk sertifikat dari NU maupun Muhammadiyah untuk membantu takmir dalam proses mengurus sertifikat ini,” katanya.

Diakuinya, salah satu kendala itu jika seorang yang mewakafkan telah meninggal dunia. Maka, perlu pengurusan administrasi dengan ahli waris yang bersangkutan untuk bisa menerbitkan sertifikat.

“Ini perubahan dari ahli waris dari pewaqaf itu panjang. Balik nama itu, proses itu ada pengenaan beban pajak dan lainnya yang jadi problematika. Tapi, mudah-mudahan tahun 2023 nanti targetnya bisa selesai,” pungkasnya.

Sementara itu menjawab permintaan peserta sosialisasi agar KUA mempunyai staf layanan khusus wakaf, Chandra Ahmady yang juga Kepala Seksi PAIS Kemenag Kota Malang ini, berjanji akan meneruskan ke pimpinan agar bisa direalisasikan.

walikota sedang memberi sambutan

walikota sedang memberi sambutan

Persyaratan Nazhir Badan Hukum

Perubahan Nadzir Perseorangan ke Nazhir Yayasan dapat dipersepsikan sebagai upaya perubahan status wakaf, dari yang awalnya diserahkan kepada nazhir (pihak penerima harta benda wakaf) perseorangan ke nazhir badan hukum.

Sebelum menjelaskan perubahan nazhir,  terlebih dahulu perlu diketahui bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (“UU Wakaf”), nazhir meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Agar badan hukum dapat menjadi nazhir haruslah memenuhi persyaratan:[1]

  1. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan, yang bisa dilihat pada Pasal 10 ayat (1) UU Wakaf;
  2. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  3. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Kemudian terdapat syarat tambahan bagi badan hukum yang akan menjadi nazhir, berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (“PP Wakaf”), yaitu:

  1. badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam;
  2. pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan;
  3. salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada;
  4. memiliki:
    1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
    2. daftar susunan pengurus;
    3. anggaran rumah tangga;
    4. program kerja dalam pengembangan wakaf;
    5. daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan
    6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
 Sementara itu, menyambung pertanyaan Anda, Yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan perubahannya termasuk dalam kategori badan hukum. Maka pertama-tama, calon nazhir dari yayasan yang Anda maksud harus dipastikan terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagaimana disebut di atas.

Alternatif Cara Ganti Nazhir

Adapun mengenai perubahan status nazhir perseorangan ke nazhir yayasan, setidaknya terdapat 3 alternatif cara:

  1. Pengunduran diri nazhir perseorangan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PP Wakaf, kedudukan nazhir dalam hal ini perseorangan dapat berhenti jika: meninggal dunia; berhalangan tetap; mengundurkan diri; atau diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia (“BWI”).

Jika nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagai nazhir, maka nazhir harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama (“KUA”) untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 hari sejak tanggal berhentinya nazhir perseorangan.[2]

Dalam hal tidak ada KUA setempat, maka laporan dapat disampaikan oleh nazhir ke KUA terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/ kota.[3] Selanjutnya, pengganti nazhir tersebut akan ditetapkan oleh BWI.[4]

  1. Atas dasar inisiatif KUA dapat mengusulkan kepada BWI agar dilakukan pemberhentian dan penggantian nazhir jika dalam jangka satu tahun sejak terbitnya Akta Ikrar Wakaf (AIW), nazhir tidak menjalankan tugasnya.[5]
  1. Atas usulan wakif atau ahli waris wakif kepada Kepala KUA dapat mengusulkan agar dilakukan pemberhentian dan penggantian nazhir, yang selanjutnya akan diusulkan kepada BWI.[6]    
Sehingga perlu digarisbawahi, pemberhentian dan penggantian nazhir adalah kewenangan BWI, baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota sebagai perwakilan. Sebagai contoh, jika harta benda wakaf Anda berupa tanah, untuk klasifikasi luasan tanah wakaf di atas 20.000 meter2 menjadi kewenangan BWI pusat. Tapi jika luasan tanah wakafnya antara 1.000 sampai dengan 20.000 meter2, maka menjadi kewenangan BWI provinsi. Sedangkan jika luasan tanah wakafnya kurang dari 1.000 meter2, maka menjadi kewenangan BWI kabupaten/kota.[7]

Sebelumnya jika kita melihat berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”), pemberhentian dan penggantian nazdir menjadi kewenangan KUA, namun sekarang sudah tidak lagi.[8] Kewenangan pemberhentian dan penggantian nazhir kini menjadi kewenangan BWI sebagaimana telah diterangkan.

 Sementara itu KUA, hanya menerbitkan surat pengantar permohonan pergantian nazhir yang ditujukan kepada BWI. Surat pengantar tersebut harus menyebutkan alasan penggantian dan pemberhentian nazhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya masih bersumber dari laman yang sama, setelah surat keputusan BWI tentang penggantian dan pemberhentian nazhir terbit, lalu nazhir harus mengurus surat pengesahan nazhir yang baru di KUA setempat agar dicatatkan kembali sebagai nazhir yang baru yang sah mengelola wakaf.

Dasar Hukum:

Referensi:


[1] Pasal 10 ayat (3) UU Wakaf

[2] Pasal 6 ayat (1) PP Wakaf

[3] Pasal 6 ayat (3) PP Wakaf

[4] Pasal 6 ayat (1) PP Wakaf

[5] Pasal 6 ayat (4) PP Wakaf

[6] Pasal 6 ayat (4) PP Wakaf

[8] Pasal 221 ayat (1) KHI

Kota Malang, Jatim (Humas) KH. Muhammad Tholhah Hasan Ketua Pusat Badan Wakaf Indonesia yang juga mantan Menteri Agama pada hari Rabu, 8/1 bertempat di Aula Kankemenag Kota Malang mengukuhkan Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang.

BWI Kota Malang yang beranggotakan 12 orang itu diketuai oleh Drs. H. Mas’ud Ali, M.Ag akan melaksanakan tugas – tugas penanganan perwakafan yang ada di Kota Malang untuk periode 5 tahun kedepan (2013 – 2016). PGS Kepala Kankemenag Kota Malang (Machsun Zain, S.Ag. M.Si) dalam sambutannya menyampaikan bahwa menyambut baik dan gembira dengan telah dikukuhkannya BWI Kota Malang, dengan keberadaan BWI ini paling tidak permasalahan2 Perwakafan yang ada di Kota Malang terwadahi serta penanganan perwakafan akan lebih fokus.

Sementara itu KH. M. Tholhah Hasan dalam sambutannya juga menyampaikan bhawa kehadiran BWI bukan untuk menggusur lembaga-lembaga pengelola wakaf yang sudah ada, tetapi menjadi payung yang meregulasi dan menfasilitasi pengelolaan wakaf yg profesional, produktif dan dinamis. Dalam kesempatan itu jga diserahkan Wakaf uang/tunai sebesar satu juta rupiah dari ketua PBW Kota Malang yang baru dikukuhkan dan lembaga perbankanyang dipercaya dalam perwakafan uang/tunai ini adalah Bank Mandiri Syariah. (BHN)

Sumber: kemenag.go.id

Akhirnya Kota Malang memiliki Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kemarin, Ketua BWI Pusat, Prof DR KH M Tholhah Hasan melantik KH Mas’ud Ali sebagai Ketua BWI Kota Malang periode 2013-2016 di kantor Kementerian Agama, Kota Malang.
Ketua BWI Pusat, Prof DR KH M Tholhah Hasan mengatakan, BWI memiliki sejumlah tugas dan wewenang. Yakni melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Selain itu melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. “Tugas dan wewenang BWI juga memberikan persetujuan dan penukaran harta benda wakaf. Dan juga memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan dibidang perwakafan,” jelasnya.

Mengemban sejumlah tugas, BWI juga dihadapkan sejumlah kendala. Diantaranya luasnya sebaran tanah wakaf d Indonesia mencapai 415.980 lokasi dengan luasan 483 ribu hektare.
“Selain itu terbatasnya jumlah SDM dan fasilitas yang dimiliki BWI dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf,” jelasnya.

KH Tholhah Hasan juga mengungkapkan kendala nazhir. Saat ini kualitas nazhir harus mendapat perhatian serius. Pasalnya menurut dia, berdasarkan survei, 70 persen nazhir wakaf di Indonesia belum professional. “Bahkan banyak jabatan nazhir diperoleh secara turun temurun tanpa memahami tugas-tugasnya,” bebernya.
Karena itu, BWI mengambil sejumlah langkah penting. Diantaranya membangun kerjasama dengan instansi pemerintah pusat dan daerah dan perbankan syariah. Selain itu, membangun jaringan dengan lembaga wakaf internasional seperti Sekretariat Jenderal Kuwait Awqaf Public Foundation (KAPF), Badan Wakaf Qatar, Awqaf and Minors Affairs Foundation (AMAF) Uni Emirat Arab dan Badan-badan Wakaf Asia Tenggara dan New Zealand. “Sekarang kami juga sedang berusaha membentuk BWI di seluruh Indonesia,” katanya.

Ketua BWI Kota Malang, KH Mas’ud Ali mengatakan pihaknya langsung menyiapkan langkah straregis untuk operasional BWI. Diantaranya mempersiapkan tempat beraktifitas untuk menunjang keberadaan BWI di kota pendidikan ini.
Hadir dalam pelantikan BWI Kota Malang diantaranya, Pjs Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang, Machsun Zain, S.Ag, Msi, Ketua BWI Jawa Timur, Prof DR Faizal Haq dan Ketua MUI Kota Malang, KH Baidlowi Muslich serta perwakilan Pemkot Malang. Diakhir acara pelantikan kemarin juga diisi dengan penyerahan wakaf tunai kepada BWI Kota Malang. (van/nug)

Sumber: malang-post.com