Perwakilan Kota Malang
ArabicEnglishIndonesian

Berita

Sepanjang tahun 2020, berdasar laporan mahkamah agung, ada 5 perkara kasasi, 3 peninjauan kembali, 10 perkara pengadilan tinggi, 8 sisa perkara tahun 2019, 16 perkara baru, putus tahun 2019 dan 8 sisa perkara tahun 2020 yang berkaitan dengan wakaf. “Tingginya angka perkara wakaf di pengadilan ini, menunjukkan urgensi legalitas dan sertifikasi tanah wakaf segera dilakukan” tegas Chandra Ahmady Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang.

Dari data yang ada di Pemerintah Kota maupun di Kementerian Agama, sebanyak kurang lebih 539 tanah wakaf di Kota Malang belum bersertifikat. “Saya berharap 2023 seluruh permasalahan wakaf legalitas wakaf sudah tuntas.” Tegas Sutiaji. Sutiaji yang juga Wali Kota Malang ini juga menyatakan, dengan tersertfikasi, fungsi dari Masjid bisa lebih baik.

“Selain fungsi tempat ibadah sebagai pemberi keberkahan kepada lingkungan sekitar, maka kata kunci atau syarat utama harus ada kejalasan dulu. Jangan sampai eksistensi dari tanah yang sudah diwakafkan menjadi debatable,” ujarnya dalam kegiatan sosialisasi wakaf 2021 di Hotel Savana, Senin (22/11/2021).

Karenanya, peran serta takmir masjid dalam memperhatikan persoalan administrasi tempat ibadah juga dinilai penting. Sehingga, sejumlah 539 tanah wakaf yang belum bersertifikat tersebut di tahun 2023 mendatang tak lagi menuai persoalan.

“Para takmir dihadirkan dalam rangka membangun bagaimana mewujudkan fungsi masjid tersebut, salah satunya dengan legalitas yang jelas. Kita kuatkan  untuk membereskan permasalahan sertifikat yang belum jelas, pelan tapi pasti,” terangnya.

Sementara itu, Kabag Kesra Pemkot Malang, Ahmad Mabrur mengatakan, memang untuk pengurusan sertifkasi itu tidaklah mudah. Dari jumlah 539 tanah wakaf yang terbagi milik Nadhlatul Ulama (NU) dan juga Muhammadiyah tersebut telah dibentuk tim khusus sebagai proses percepatan memperoleh sertifikat.

Selain itu, Pemkot Malang juga bekerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam rangka memberikan fasilitasi pensertifikatan masjid atau tanah. Dimana, BWI inilah yang akan melakukan verifikasi kelengkapan administrasi tanah wakaf sebelum dikeluarkannya sertifikat

“Prosesnya memang masih banyak yang belum tahu. Tapi, saat ini sudah ada tim percepatan untuk sertifikat dari NU maupun Muhammadiyah untuk membantu takmir dalam proses mengurus sertifikat ini,” katanya.

Diakuinya, salah satu kendala itu jika seorang yang mewakafkan telah meninggal dunia. Maka, perlu pengurusan administrasi dengan ahli waris yang bersangkutan untuk bisa menerbitkan sertifikat.

“Ini perubahan dari ahli waris dari pewaqaf itu panjang. Balik nama itu, proses itu ada pengenaan beban pajak dan lainnya yang jadi problematika. Tapi, mudah-mudahan tahun 2023 nanti targetnya bisa selesai,” pungkasnya.

Sementara itu menjawab permintaan peserta sosialisasi agar KUA mempunyai staf layanan khusus wakaf, Chandra Ahmady yang juga Kepala Seksi PAIS Kemenag Kota Malang ini, berjanji akan meneruskan ke pimpinan agar bisa direalisasikan.

walikota sedang memberi sambutan

walikota sedang memberi sambutan

Persyaratan Nazhir Badan Hukum

Perubahan Nadzir Perseorangan ke Nazhir Yayasan dapat dipersepsikan sebagai upaya perubahan status wakaf, dari yang awalnya diserahkan kepada nazhir (pihak penerima harta benda wakaf) perseorangan ke nazhir badan hukum.

Sebelum menjelaskan perubahan nazhir,  terlebih dahulu perlu diketahui bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (“UU Wakaf”), nazhir meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Agar badan hukum dapat menjadi nazhir haruslah memenuhi persyaratan:[1]

  1. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan, yang bisa dilihat pada Pasal 10 ayat (1) UU Wakaf;
  2. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  3. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Kemudian terdapat syarat tambahan bagi badan hukum yang akan menjadi nazhir, berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (“PP Wakaf”), yaitu:

  1. badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam;
  2. pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan;
  3. salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada;
  4. memiliki:
    1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
    2. daftar susunan pengurus;
    3. anggaran rumah tangga;
    4. program kerja dalam pengembangan wakaf;
    5. daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan
    6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
 Sementara itu, menyambung pertanyaan Anda, Yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan perubahannya termasuk dalam kategori badan hukum. Maka pertama-tama, calon nazhir dari yayasan yang Anda maksud harus dipastikan terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagaimana disebut di atas.

Alternatif Cara Ganti Nazhir

Adapun mengenai perubahan status nazhir perseorangan ke nazhir yayasan, setidaknya terdapat 3 alternatif cara:

  1. Pengunduran diri nazhir perseorangan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PP Wakaf, kedudukan nazhir dalam hal ini perseorangan dapat berhenti jika: meninggal dunia; berhalangan tetap; mengundurkan diri; atau diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia (“BWI”).

Jika nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagai nazhir, maka nazhir harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama (“KUA”) untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 hari sejak tanggal berhentinya nazhir perseorangan.[2]

Dalam hal tidak ada KUA setempat, maka laporan dapat disampaikan oleh nazhir ke KUA terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/ kota.[3] Selanjutnya, pengganti nazhir tersebut akan ditetapkan oleh BWI.[4]

  1. Atas dasar inisiatif KUA dapat mengusulkan kepada BWI agar dilakukan pemberhentian dan penggantian nazhir jika dalam jangka satu tahun sejak terbitnya Akta Ikrar Wakaf (AIW), nazhir tidak menjalankan tugasnya.[5]
  1. Atas usulan wakif atau ahli waris wakif kepada Kepala KUA dapat mengusulkan agar dilakukan pemberhentian dan penggantian nazhir, yang selanjutnya akan diusulkan kepada BWI.[6]    
Sehingga perlu digarisbawahi, pemberhentian dan penggantian nazhir adalah kewenangan BWI, baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota sebagai perwakilan. Sebagai contoh, jika harta benda wakaf Anda berupa tanah, untuk klasifikasi luasan tanah wakaf di atas 20.000 meter2 menjadi kewenangan BWI pusat. Tapi jika luasan tanah wakafnya antara 1.000 sampai dengan 20.000 meter2, maka menjadi kewenangan BWI provinsi. Sedangkan jika luasan tanah wakafnya kurang dari 1.000 meter2, maka menjadi kewenangan BWI kabupaten/kota.[7]

Sebelumnya jika kita melihat berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”), pemberhentian dan penggantian nazdir menjadi kewenangan KUA, namun sekarang sudah tidak lagi.[8] Kewenangan pemberhentian dan penggantian nazhir kini menjadi kewenangan BWI sebagaimana telah diterangkan.

 Sementara itu KUA, hanya menerbitkan surat pengantar permohonan pergantian nazhir yang ditujukan kepada BWI. Surat pengantar tersebut harus menyebutkan alasan penggantian dan pemberhentian nazhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya masih bersumber dari laman yang sama, setelah surat keputusan BWI tentang penggantian dan pemberhentian nazhir terbit, lalu nazhir harus mengurus surat pengesahan nazhir yang baru di KUA setempat agar dicatatkan kembali sebagai nazhir yang baru yang sah mengelola wakaf.

Dasar Hukum:

Referensi:


[1] Pasal 10 ayat (3) UU Wakaf

[2] Pasal 6 ayat (1) PP Wakaf

[3] Pasal 6 ayat (3) PP Wakaf

[4] Pasal 6 ayat (1) PP Wakaf

[5] Pasal 6 ayat (4) PP Wakaf

[6] Pasal 6 ayat (4) PP Wakaf

[8] Pasal 221 ayat (1) KHI

Kota Malang, Jatim (Humas) KH. Muhammad Tholhah Hasan Ketua Pusat Badan Wakaf Indonesia yang juga mantan Menteri Agama pada hari Rabu, 8/1 bertempat di Aula Kankemenag Kota Malang mengukuhkan Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang.

BWI Kota Malang yang beranggotakan 12 orang itu diketuai oleh Drs. H. Mas’ud Ali, M.Ag akan melaksanakan tugas – tugas penanganan perwakafan yang ada di Kota Malang untuk periode 5 tahun kedepan (2013 – 2016). PGS Kepala Kankemenag Kota Malang (Machsun Zain, S.Ag. M.Si) dalam sambutannya menyampaikan bahwa menyambut baik dan gembira dengan telah dikukuhkannya BWI Kota Malang, dengan keberadaan BWI ini paling tidak permasalahan2 Perwakafan yang ada di Kota Malang terwadahi serta penanganan perwakafan akan lebih fokus.

Sementara itu KH. M. Tholhah Hasan dalam sambutannya juga menyampaikan bhawa kehadiran BWI bukan untuk menggusur lembaga-lembaga pengelola wakaf yang sudah ada, tetapi menjadi payung yang meregulasi dan menfasilitasi pengelolaan wakaf yg profesional, produktif dan dinamis. Dalam kesempatan itu jga diserahkan Wakaf uang/tunai sebesar satu juta rupiah dari ketua PBW Kota Malang yang baru dikukuhkan dan lembaga perbankanyang dipercaya dalam perwakafan uang/tunai ini adalah Bank Mandiri Syariah. (BHN)

Sumber: kemenag.go.id

Akhirnya Kota Malang memiliki Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kemarin, Ketua BWI Pusat, Prof DR KH M Tholhah Hasan melantik KH Mas’ud Ali sebagai Ketua BWI Kota Malang periode 2013-2016 di kantor Kementerian Agama, Kota Malang.
Ketua BWI Pusat, Prof DR KH M Tholhah Hasan mengatakan, BWI memiliki sejumlah tugas dan wewenang. Yakni melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Selain itu melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. “Tugas dan wewenang BWI juga memberikan persetujuan dan penukaran harta benda wakaf. Dan juga memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan dibidang perwakafan,” jelasnya.

Mengemban sejumlah tugas, BWI juga dihadapkan sejumlah kendala. Diantaranya luasnya sebaran tanah wakaf d Indonesia mencapai 415.980 lokasi dengan luasan 483 ribu hektare.
“Selain itu terbatasnya jumlah SDM dan fasilitas yang dimiliki BWI dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf,” jelasnya.

KH Tholhah Hasan juga mengungkapkan kendala nazhir. Saat ini kualitas nazhir harus mendapat perhatian serius. Pasalnya menurut dia, berdasarkan survei, 70 persen nazhir wakaf di Indonesia belum professional. “Bahkan banyak jabatan nazhir diperoleh secara turun temurun tanpa memahami tugas-tugasnya,” bebernya.
Karena itu, BWI mengambil sejumlah langkah penting. Diantaranya membangun kerjasama dengan instansi pemerintah pusat dan daerah dan perbankan syariah. Selain itu, membangun jaringan dengan lembaga wakaf internasional seperti Sekretariat Jenderal Kuwait Awqaf Public Foundation (KAPF), Badan Wakaf Qatar, Awqaf and Minors Affairs Foundation (AMAF) Uni Emirat Arab dan Badan-badan Wakaf Asia Tenggara dan New Zealand. “Sekarang kami juga sedang berusaha membentuk BWI di seluruh Indonesia,” katanya.

Ketua BWI Kota Malang, KH Mas’ud Ali mengatakan pihaknya langsung menyiapkan langkah straregis untuk operasional BWI. Diantaranya mempersiapkan tempat beraktifitas untuk menunjang keberadaan BWI di kota pendidikan ini.
Hadir dalam pelantikan BWI Kota Malang diantaranya, Pjs Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang, Machsun Zain, S.Ag, Msi, Ketua BWI Jawa Timur, Prof DR Faizal Haq dan Ketua MUI Kota Malang, KH Baidlowi Muslich serta perwakilan Pemkot Malang. Diakhir acara pelantikan kemarin juga diisi dengan penyerahan wakaf tunai kepada BWI Kota Malang. (van/nug)

Sumber: malang-post.com