Perwakilan Kota Malang
ArabicEnglishIndonesian

BWI Malang

Sabtu, 06 Februari 2022

Rombongan Badan Wakaf Indonesia Banyuwangi setibanya di Kota Malang, langsung melakukan observasi lapangan ke lokasi yang didirikan atas dasar wakaf. Lokasi wakaf tersebut yaitu Masjid Sabilillah Kecamatan Blimbing Kota Malang, Masjid Sabilillah sangat strategis, baik dari segi lokasi maupun potensi wakafnya. Yayasan Sabilillah memiliki LAZIS, Medical Service dan Lembaga Pendidikan Islam, yang semuanya terintegrasi dengan Masjid Sabilillah.

Melihat hal ini, Guntur, Ketua BWI Banyuwangi, menyampaikan bahwa banyak lokasi serupa dengan Masjid Sabilillah di Banyuwangi yang memiliki potensi yang sama bahkan lebih. Akan tetapi belum ada yang memulai untuk meniru manajemen dan mengembangkan wakaf tersebut. Beliau juga berharap study banding ini nantinya akan mampu membangkitkan gairah BWI Banyuwangi untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi dan pendampingan kepada pengelola-pengelola wakaf di Banyuwangi. Tak kalah penting dari kunjungan kami kali ini adalah tentang pengelolaan data wakaf, kami juga sangat berharap aplikasi dan web BWI Kota Malang dapat di duplikasi dan di gunakan di Badan Wakaf Indonesia Banyuwangi, imbuhnya.

Permohonan maaf disampaikan oleh Badan Wakaf Indonesia Kota Malang atas penyambutan yang kurang maksimal, hal ini diungkapkan oleh Chandra Achmady, SE, selaku Ketua BWI Kota Malang, karena BWI Kota Malang selama ini merasa masih belum optimal dalam mengatasi kendala lembaga, sehingga kegiatan Sosialisasi, Pendampingan dan Bantuan Setifikasi Wakaf masih sebatas inisiasi. Selebihnya kegiatan tersebut dilakukan untuk mewujudkan bahwa BWI Kota Malang telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana amanah undang-undang.

Mengenai wakaf tunai BWI Banyuwangi sudah lebih dahulu dan sampai dengan kegiatan studi banding ini dilakukan, BWI Banyuwangi telah mengumpulkan wakaf tunai sekitar Rp. 80.000.000,- hal ini disampaikan oleh HM. Sairodji, selaku Bendahara BWI Banyuwangi. Sedangkan BWI Kota Malang, mengenai wakaf tunai masih sebatas melakukan observasi tentang kesiapan, serta memasukkan rencana studi banding wakaf tunai kedalam program kerja tahun 2023 yang telah disusun beberapa waktu yang lalu. editor_fulltimer

banyuwangi03banyuwangi02

Rabu, 02 Februari 2022

Dalam rangka menjaga sinergi lintas sektoral, BWI, Bimas Islam dan Gara Zawa Kementerian Agama Kota Malang melakukan kunjungan ke Bagian Kesra Pemerintah Kota Malang. Dalam kunjungan tersebut diikuti oleh Achmad Shampton, S.HI, M.Ag, selaku Kepala Seksi Bimas Islam Kemeterian Agama Kota Malang, merangkap sebagai Wakil Ketua BWI Kota Malang, kemudian Febrian Taufiq Sholeh, ST.,M.PdI, selaku Penyelenggara Zakat Wakaf Kantor Kementerian Agama Kota Malang, yang sekaligus sekretaris BWI Kota Malang, dan didampingi oleh full-timer BWI.

Rombongan BWI dan Kementerian Agama Kota Malang diterima oleh Isnan Alami, S.Ag di ruangan Kabag Kesra Kantor Pemkot Malang. Kasi Bimas Kota Malang menanyakan program-program Kesra yang bisa disinergikan dengan  Bimas Islam, dengan Zawa dan Badan Wakaf Indonesia. Untuk tahun ini, ada banyak program yang bisa disinergikan sengan Kesra Pemkot Malang, diantaranya ada penyelenggaraan MTQ, beasiswa pondok pesantren, dan optimalisasi UPZ binaan Penyelenggara Zakat Wakaf Kementerian Agama Kota Malang dan BAZNAS Kota Malang.

Sedangkan BWI untuk tahun ini, masih mengajukan program percepatan sertikfasi wakaf untuk tahun 2023. Karena pada tahun 2022 Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang tidak mendapatkan bantuan dana hibah dari Pemerintah Kota Malang, di tahun ini juga, program bantuan sertifikasi wakaf sudah terealisasi sebanyak 10 bidang tanah wakaf.

Dalam pertemuan singkat tersebut juga digunakan sebagai perkenalan pejabat Kementerian Agama Kota Malang yang beberapa bulan yang lalu terjadi pergeseran pejabat, sehingga Penyelenggara Zakat Wakaf Kementerian Agama Kota Malang digantikan oleh bapak Febrian Taufiq Sholeh, ST.,M.PdI., yang semula dijabat oleh ibu Nurul Istiqomah, M.pd.

Pertemuan semacam ini diharapkan semakin intens dilakukan, agar Pemerintah Kota Malang dan Kementerian Agama Kota Malang, Serta Badan Wakaf Indonesia Kota Malang. Supaya para pemangku kebijakan dapat bergerak seiring sejalan dalam melakukan perbaikan, perubahan dan pengembangan di Kota Malang khusunya, hal ini disampaikan oleh Isnan Alami, S. Ag. menutup perbincangan kami siang itu. @editor-fulltimertelo

Oleh: Arie Rachmat Sunjoto 

Mahasiswa Doktoral Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Budaya masyarakat muslim dan peradaban Islam adalah memberikan rizki kepada sesama sebagai mahluk sosial. Dengan konsep memberi niscaya orang-orang yang belum diberikan kesempatan rizki dapat ditolong oleh mereka yang memiliki kelebihan rizki. Sebagai mahluk ekonomi, manusia mempertahankan hidup agar memenuhi kebutuhannya dan keinginannya dengan bekerja semaksimal mungkin agar dapat tercapai apa yang inginkan. Dengan segala kekuatan tenaga masing-masing manusia bekerja menurut keahlian bidang mereka masing-masing. Seperti pedagang, petani dan semua pekerjaan yang bisa dilakukan guna mencukupi kehidupan guna mendapat kesejahteraan.

Tiga sistem ekonomi diuji ketangguhannya Ketika masa pandemi covid-19, seperti sistem kapitalis yang menciptakan kesejahteraan masyarakat berdasarkan perilaku pasar tanpa campur tangan pemerintah dalam mekanisme kebijakan pasar. Sehingga individu atau swasta berhak menentukan modal dan penguasaan sumber daya. Begitu juga sistem sosialis yang menciptakan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip kepemilikan kolektif. Ide ini berangkat dari masalah ekonomi hingga jadi idiologi politik pemerintah. Pemerintah menjamin kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Produksi diatur oleh pemerintah sehingga muncullah kesejahteraan masyarakat.

Berangkat dari sistem ekonomi syariah bersumberkan al-Qur’an dan hadis sehingga mampu mencegah ketidak adilan memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar manusia mampu memenuhi kebutuhannya dan menjalankan kewajibannya kepada Allah dan sesama manusia. Dalam istilah umum sejahtera merujuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi sejahtera dikaitkan dengan keuntungan benda. Oleh karena itu banyak manusia berlomba-lomba untuk memperoleh benda-benda yang dianggap membuatnya damai, sehat, makmur dan selamat. Namun banyak yang salah faham dengan tujuan benda yang dicapainya termasuk cara memperoleh serta cara mendistribusikannya.

Perkembangan wakaf begitu pesat meliputi benda bergerak dan tidak bergerak. Sehingga pemerintah ikut bertindak cepat dalam perwakafan guna kesejahteraan umat. Dasar-dasar yang menjelaskan wakaf dalam al-Qur’an cukup jelas sehingga ulama merujuk kepada kitab suci tersebut tentang wakaf. Wakaf mengacu pada kepemilikan harta kebal terhadap disposisi yang mengarah pada pemindahan kepemilikan dan menyumbang hasil atau buah dari aset kepada penerima manfaat.

Sejarah wakaf pada masa Rasulullah SAW dan sahabatnya sangat gemar berwakaf seperti dalam sejarah Islam wakaf pertama masjid Nabawi dan masjid Quba, yang paling menarik institusi wakaf berkembang ketika masa Ottaman dan Mamluk. perkebunan, mata air sumur, masjid, harta benda untuk alat-alat perang dan lainnya. Pada masa Daulah Umayyah dan Abbasiyah perwakfan Mesir dan Syam merupakan wakaf dari hasil rampasam perang dan dimanfaatkan untuk dakwah, fakir miskin pengembangan keilmuan dan pembangunan infrastruktur. Perguruan tingggi yang dibangun berdasarkan konsep wakaf juga di adopsi oleh universitas barat seperti Oxford dan Cambrigde. Tidak hanya di timur tengah saja, seperti wakaf universitas pertama Al-Azhar di mesir pada tahun 975 hijriyah dan Al-Qurawwin di Maroko pada tahun 1200 hijriyah merupakan tonggak awal sejarah yang menginpirasi banyak umat manusia.

Masa modern sekarang ini wakaf berkembang berdasarkan kemaslahatan umat, wakaf saham, wakaf sukuk, wakaf tunai, wakaf profesi. Di Indonesia sejak terbit undang-undang wakaf no.41 tahun 2004 wakaf dimaknai lebih luas yaitu benda bergerak dan tidak bergerak. Jadi wakaf tidak hanya seperti zaman dahulu dengan berwakaf masjid, makam, dan sumur mata air akan tetapi sudah menyesuaikan keadaan zaman sekarang yang dibutuhkan oleh umat. Islam menasehatkan seluruh manusia adalah berukhuwah dan diilustrasikan seperti satu bangunan yang saling menguatkan dan saling menolong. Allah SWT telah menetapkan ganjaran yang besar bagi siapa saja yang mewakafkan hartanya, manfaat wakaf tidak hanya dirasakan untuk diri sendiri namun juga untuk umat.

Badan wakaf indonesia mengatakan bahwa saat ini total aset wakaf di indonesia luar biasa mencapai Rp 2.000 triliun, potensi wakaf tunai mencapai Rp. 188 triliun. Sementara, berdasarkan data sistem informasi wakaf kementrian agama republik indonesia mempunyai aset wakaf mencapai lebih dari 3,9 milyar. Terpencar pada 428.000 lokasi di Indonesia. Sungguh betapa mubazir jika kekayaan dan potensi sangat besar tersebut belum dimanfaatkan dengan maksimal. Dari jumlah aset wakaf tersebut masih sekitar 33% belum disertifikatkan yang tersebar di sekitar 141.509 lokasi.

Untuk menghubungkan konsep tersebut di atas Bank Indonesia Bersama Badan wakaf Indonesia meluncurkan produk mutakhir wakaf, mengacu pada fatwa MUI No.2 tahun 2002 bahwa Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Ritel seri SWR002 merupakan pemutakhiran dalam diversifikasi produk. Manajemen wakaf uang atau wakaf tunai harus menginvestasikan wakaf tersebut agar memperoleh hasil. Cara ini bisa lebih efektif dan efesien guna mewujudkan kemakmuran dan membantu umat yang masih lemah dalam perekonomian. Dengan menguatkan sektor usaha mikro yang sampai saat ini masih belum diperhatikan dengan baik oleh pemerintah Indonesia.

Wakaf tunai betul-betul memberikan contoh reksadana melalui pengelolaan dana abadi yang dilaksanakan melalui keahlian yang dipercaya dalam manajemen pengelolaannya. Sebab muncul aksioma ditengah masyarakat akan keraguan terhadap pengelolaan dana wakaf serta kecemasan krisis investasi domestik, dan sindrom pelarian modal. Wakaf tunai betul-betul dapat memicu kembali suasana penanaman modal yang kondusif dilatari motivasi moral agama berupa niat berbuat baik untuk kepentingan masyarakat umum yang dilakukan terus-menerus dan tanpa pamrih. Wakaf juga memiliki potensi guna menguatkan sektor yang sesungguhnya dan  menguatkan dasar pokok dalam  perekonomian Indonesia sehingga dapat dijadikan acuan berekonomi. Adanya pemikiran ide konsep ini, diidamkan untuk semua masyarakat Indonesia baik kelas bawah dan menengah utnuk berpartisipasi dalam kegiatan ini, utnuk tercapainya kehidupan yang layak adil dan Makmur. Sehingga mampu dalam menghidupi dirinya dan keluarga tanpa harus bersandar kepada orang lain. Begitu pula diharapkan dapat memberi pintu jalan baru dalam berekonomi untuk masyarakat dan keikutsertaan berwakaf harta dari rizki yang diberikan sang pencipta kepadanya.

WhatsApp Image 2021-12-05 at 16.14.00 (1)

 

sumber : https://nursyamcentre.com/artikel/khazanah/wakaf_sebagai_instrumen_ekonomi_untuk_kesejahteraan_umat_/1

Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang menerima kunjungan kerja studi orientasi dari BWI Provinsi Papua, Rabu (12/1). Kehadiran 10 orang pengurus BWI Perwakilan Provinsi Papua ini sebelum ke Kota Malang sudah diterima oleh Ketua BWI Jawa Timur, Jeje Abd. Rozak serta Sekretaris BWI, Mufi Imron Rosyadi di gedung BWI Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur.

H. Muh. Said HK, S.HI., Ketua BWI Papua menjelaskan kehadiran timnya tersebut untuk melaksanakan studi orientasi pengembangan wakaf tunai di Masjid Sabilillah dan Unisma. “Kami ke Kota Malang ini atas saran BWI Pusat.” tuturnya. Menurutnya, diantara perwakilan BWI yang ada, BWI Jawa Timur layak menjadi rujukan karena beberapa program wakafnya dianggap sukses.

Sebelum ke Masjid Sabilillah dan Unisma, BWI Papua menyempatkan hadir ke BWI Perwakilan Kota Malang untuk melihat sistem pengelolaan data yang dilakukan oleh BWI Perwakilan Kota Malang dan Gara Zawa Kemenag Kota Malang.

Menerima kunjungan ini, Ketua BWI Perwakilan Kota Malang Chandra Achmady menyatakan bahwa BWI Kota Malang sementara ini masih memfokuskan pada pendampingan Kantor Urusan Agama dalam pengolahan data. “data harus jadi perhatian utama untuk pengembangan wakaf” tegasnya.

“Kami membuat aplikasi SimBWI untuk memudahkan KUA mengolah data wakaf yang otomatis nantinya website BWI dan aplikasi Sijaka milik Kemenag Kota Malang terupdate dari pengerjaan layanan wakaf oleh Kepala KUA selaku PPAIW. Kami ingin meringankan tugas KUA tapi otomatis kami juga mendapat data.” lanjut Chandra

Sementara itu, Sekretaris BWI Perwakilan Kota Malang yang juga merupakan Penyelenggara Zakat Wakaf Kemenag Kota Malang Febrian Taufiq Sholeh menuturkan saat ini pihaknya baru memulai melakukan pendampingan 3 lembaga yang mengelola wakaf produktif berbasis masjid. “Kami juga memberi pendampingan dan bantuan sertifikasi wakaf pada sepuluh titik obyek wakaf. Masing-masing kami beri bantuan untuk sertifikasi 2.5 juta dari dana bantuan Pemkot kepada BWI.” tuturnya.

” Kita akan melaksanakan program percepatan sertifikasi tanah wakaf agar target walikota pada tahun 2023 sertifikasi wakaf rampung bisa segera terselesaikan. ” ujarnya.

Sementara itu, BWI Papua menyatakan minatnya untuk melakukan duplikasi aplikasi data milik BWI Kota Malang. “Dengan aplikasi milik BWI Kota Malang ini, sangat cocok kami gunakan di Papua mengingat kondisi alam papua yang sangat luas dan transportasi terbatas.” ujar Miftahul Huda salah seorang pengurus BWI Papua. (editor – fulltimer)

kunjungan Papua 1 kunjungan Papua 2

Untitled
Dalam rangka menjalankan salah satu tugas dan fungsi Badan Wakaf Indonesia, dipenghujung Tahun 2021 Badan Wakaf Indonesia Kota Malang menyelenggarakan satu kegiatan yang bertujuan untuk menguatkan dan meningkatkan kapasitas nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.

Acara tersebut dibuka oleh Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia Kota Malang, KH. Achmad Shampton, S.HI., dalam sambutannya beliau sangat berharap bahwa kegiatan ini menjadi program kerja tahunan, beliau juga berharap bahwa acara penguatan nadzir agar menjadi ajang silaturrohim antar nadzir se-Kota Malang yang terhimpun dalam sebuah asosiasi atau perkumpulan. “Asosiasi ini nantinya akan berkolaborasi dengan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang dalam mengembangkan dan mengelola potensi harta benda wakaf di Kota Malang” imbuhnya.

Acara Sosialisasi Penguatan Nadzir Wakaf dihadiri oleh kurang lebih 20 orang peserta yang terdiri dari berbagai unsur, diantaranya nadzir Nu, Nadzir Muhammadiyah, Nadzir Yayasan serta Nadzir Perorangan. Hadir juga dalam kegiatan tersebut Penyelenggara Zakat Wakaf Kantor Kementerian Agama Kota Malang, Bapak Febrian Taufiq Sholeh, ST. M.PdI., yang baru dua minggu dilantik. Dalam sambutanya beliau menyampaikan bahwa hubungan antara Penyelenggara Zakat Wakaf Kementerian Agama Kota Malang, BWI dan Asosiasi Nazhir harus selalu menjadi mitra setrategis dalam melaksanakan program-program pemerintah yang berkaitan dengan wakaf.

Mochamad Syafrizal Bashori, SH. M.KN., menjadi pemateri dalam penguatan nadzir tersebut, yang berprofesi sebagai Notaris dan Konsultan BWI di Kota Malang. Disamping memberikan materi penguatan, beliau juga memberikan materi tentang problematika sertifikasi wakaf, karena problematika wakaf relatif bukan harta benda wakaf yang baru didaftarkan melainkan adalah harta benda wakaf yang sudah puluhan tahun digunakan fasilitas umum dan ibadah, akan tetapi ketika akan didaftarkan pengurusan sertifikat sertifikat melahirkan permasalahan baru yang berhadapan dengan undang-undang, sehingga dibutuhkan keberanian dan solusi dalam mengatasi hal itu, oleh karena itu beliau sangat antusias jika pada pertemuan nadzir kali ini bisa melahirkan sebuah perkumpulan atau asosiasi nadzir se-Kota Malang yang resmi dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan saat itu juga ditentukan sebagai rapat perdana perkumpulan nadzir Kota Malang yang selanjutnya didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM sebagai wujud keseriusan dalam mendampingi para Nadzir di Kota Malang.

Semua peserta sepakat dan berkomitmen akan memanfaatkan perkumpulan nadzir ini untuk meningkatkan kapasitas nadzir bekerjasama dengan Penyelenggara Zakat Wakaf Kementerian Agama Kota Malang dan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang.

kontributor : Faiz, Fulltimer BWI

kunjunganbwi

BWI Kota Malang beserta Kantor Kementerian Agama Kota Malang menerima kunjungan BWI Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah di Ruang Mini-hall, Rabu (15/12/2021)

Dalam kunjungan ini, BWI Kab. Batang datang ke Kota Malang dengan 15 orang, terdiri dari berbagai unsur, dari Kementerian Agama Kab. Batang terdiri dari Kasubag TU, Penyelenggara Zakat dan Wakaf, Kepala Seksi Bimas Islam, dan Penyuluh Agama, sedangkan Ketua terdiri dari unsur non ASN yakni dijabat oleh Drs. HM Saifudin Zuhri M. Si.

Acara dibuka oleh Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kota Malang, Bapak Muchlis, M.Ag, dalam sambutan tersebut, beliau atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang mengucapkan selamat datang kepada rombongan BWI dan Kementerian Agama Kabupaten Batang, beliau juga berharap, banyak hal baru yang dapat diadopsi terkait pengelolaan aset wakaf baik dari Penyelenggara Zawa maupun dari BWI Kota Malang, dengan demikian Kota Malang telah memberikan manfaat tidak hanya di Kota Malang saja melainkan di Luar kota Malang. Kota Malang punya banyak inovasi, tapi tanpa sumberdaya manusia yang baik, inovasi itu tidak akan berjalan dengan baik, imbuhnya.

Kunjungan ke BWI Kota Malang ini dirasa sangat penting, sebagai referensi BWI Kabupaten Batang, dalam mengelola aset wakaf dan pemberdayaan nadzir, mengingat nama BWI Kota Malang sudah tercium harumnya samapai ke Provinsi lain termasuk Kabupaten Batang, tutur Kasubag TU bapak H Abdul Wahab S. Ag MSi.
Ketua BWI Kota Malang, bapak Chandra Achmady, SE dalam sambutannya  menyampaikan tentang program-program BWI Kota Malang, baik yang telah dilaksanakan maupun yang masih dalam rancangan, diantara program yang sudah terealisasi adalah, pendampingan pengelolaan wakaf produktif berbasis masjid, dan menjadi inisiator pembuatan aplikasi SimBWI, sebagai upaya membantu KUA di Kota Malang dan Penyelenggara Wakaf di Kantor Kementerian Agama Kota Malang terkait carut-marutnya data wakaf dan data nadzir. Adapun program yang segera dilaksanakan dalam waktu dekat yakni, penguatan nadzir dan bantuan sertifikasi tanah wakaf untuk sepuluh bidang pada tahun anggaran 2021.

Memilih BWI Kota Malang dan Penyelenggara Zakat Wakaf Kantor kementerian Agama Kota Malang, juga dirasakan sebagai langkah yang tepat sasaran, sebagai rujukan Badan Wakaf Kabupaten Batang, dalam rangka penyusunan anggaran dan realiasinya, karena BWI Kota Malang mempunyai kesamaan dengan BWI Kabupaten Batang dalam pemanfaatan dana hibah dari pemerintah derah. Usia BWI Kabupaten Batang juga relatif lebih muda dibandingkan kota malang, menurut sambutan Drs. HM Saifudin Zuhri M. Si.
Beliau juga meminta pendampingan dan kerjasama secara inten, menuju perbaikan baik secara internal BWI maupun secara eksternal, agar terdapat simbiosis mutualisme, beliau juga berjanji akan memberikan laporan terkait progres ATM (Amati, Tiru dan Modifikasi) karena tidak ingin dianggap sebagai santri yg gemar plagiasi.

Acara ditutup dengan sesi tanya jawab, berkaitan dengan MOU Kementerian Agama dengan BPN dan BWI, sharing problem-problem aktual tentang sertifikasi tanah wakaf, penganggaran honor full-timer, pengelolaan web dan aplikasi serta lika-liku berdirinya wakaf-wakaf produktif,
انظر الى بدايته ولا تنظر الى نهايته
Karena memperhatikan proses juga menjadi sangat penting utk mendapatkan hasil yang terbaik, pungkasnya ????

rakorbwi

“Badan Wakaf Indonesia didirikan karena pemerintah menginginkan adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wakaf di Indonesia.” Tegas Nawawi. “Fungsi BWI adalah pendampingan dan pembinaan terkait wakaf, tata kelola wakaf, optimalisasi fungsi wakaf dan memberikan pencerahan tentang fikih wakaf.” Lanjutnya. “Dalam pengembangan wakaf organisasi wakaf harus dikuatkan dengan melakukan pendataan yang benar dan upaya melakukan pendampingan dan mediasi atas polemic wakaf.” Tuturnya.

Hal ini ditegaskan oleh Nawawi, Kabag TU Kanwil Kemenag Jawa Timur saat membuka Rapat Kordinasi BWI Perwakilan Kabupaten dan Kota se Jawa Timur pada 9 Desember 2021 di Aula al-Ikhlas Jawa Timur. Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai upaya memenuhkan amar Peraturan BWI No. 2 Tahun 2012 Pasal 5.

Sementara itu, KH. Jeje Abdur Rozaq, M. Ag ketua BWI Perwakilan Jawa Timur dalam sambutannya menyatakan bahwa BWI harus berpatokan pada mazhab qanun tidak lagi terpaku pada khilafiyah fiqhiyah. Fikih mazhab empat harus jadi wacana menambah wawasan tapi dasar pengambilan kebijakan harus didasarkan pada perundangan yang ada.

Dalam Rapat Koordinasi ini, BWI Perwakilan Jawa Timur juga memberikan edaran tentang keharusan nazhir untuk melakukan pendaftaran nazhir ke BWI sebelum menerima wakaf dari wakif sebagaimana amar undang-undang. Edaran ini mencabut edaran sebelumnya era KH. Faishol Haq yang memberikan otorita penuh ke KUA dan tidak perlu pendaftaran nazhir ke BWI.

Sesi akhir Rapat Koordinasi yang dihadiri Wakil Ketua BWI Perwakilan Kota Malang ini diisi dengan inovasi wakaf oleh Prof. Dr. Raditya Sukmana, S.E., M.A dari Universitas Airlangga Surabaya. Raditya menyebutkan tentang potensi wakaf tunai di Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah muslim lebih dari 80%, Indonesia memiliki peluang kesejahteraan yang besar apabila menerapkan sistem ekonomi syariah melalui wakaf. Salah satu contohnya melalui wakaf uang.

“Kita akumulasikan masyarakat Islam di Indonesia sekitar dua ratus juta, seratus juta diantaranya merupakan kelompok masyarakat ekonomi mampu atau cukup. Apabila seratus juta orang ini setiap bulannya mewakafkan uang seribu rupiah saja, dalam sebulan wakaf yang kita kumpulkan adalah sebesar satu triliun,” terang dosen yang pernah menyelesaikan studi magister di Amerika tersebut.

Pengelolaan wakaf secara produktif dapat memberikan berbagai dampak positif, yaitu penyediaan barang publik secara non-fiskal, sehingga mengurangi beban pemerintah dan defisit anggaran, penyediaan lapangan pekerjaan (konstruksi, pemasaran, teknologi informasi, akuntansi, dan sebagainya), amal jariyah bagi wakif. Penyediaan infrastruktur publik oleh hasil wakaf akan mengurangi beban pemerintah sebagai penyedia infrastruktur tersebut. Manfaat wakaf sebagai sarana penyedia infrastruktur seperti di bidang pendidikan dan kesehatan dapat mendorong perbaikan kualitas sumber daya manusia dan kualitas hidup masyarakat.

Masa depan wakaf

Pengelolaan secara produktif dengan mengupayakan adanya nilai tambah ekonomi di samping mempertahankan kekekalan pokok aset wakaf dan manfaatnya merupakan sebuah upaya pengembalian fungsi wakaf pada khittah-nya.

Pengelolaan wakaf di masa mendatang tidak terlepas dari dinamika yang terjadi di masyarakat. Salah satunya yaitu hadirnya Industry Revolution (IR) 4.0 sebagai era industri yang megedepankan inovasi, desentralisasi, dan otomasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas produksi.

Pada bidang keuangan, kehadiran blockchain sebagai salah satu inovasi di era IR 4.0 mendapat sambutan yang cukup baik. Blockchainmerupakan suatu teknologi yang memungkinkan penyimpanan dan penelusuran data melalui sistem buku besar digital yang terdistribusi pada komputer di seluruh dunia.

“Penggunaan blockchain dalam pengelolaan wakaf produktif memungkinkan peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan wakaf. Yaitu apabila wakif dan nazhir terhubung pada satu sistemblockchain, maka transaksi donasi wakaf dapat dilakukan dengan tingkat transparansi tinggi,” sebutnya.

Wakaf sebagai instrumen filantropi yang berasal dari syariat Islam perlu dioptimalkan melalui pengelolaan wakaf produktif dengan orientasi dampak positif bagi sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Tak hanya berpedoman syariat namun juga adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dalam pemaparannya Raditya mencontohkan Pesantren Tazakka yang menjadi berkembang pesat dari wakaf pipa pertalite berjangka setiap tanggal 1-15 ditiap bulannya saja. Meski mendapat wakaf setiap setengah bulan saja, Pesantren Tazakka menjadi pesantren yang mandiri dan berkembang pesat.

 

 

 

Sepanjang tahun 2020, berdasar laporan mahkamah agung, ada 5 perkara kasasi, 3 peninjauan kembali, 10 perkara pengadilan tinggi, 8 sisa perkara tahun 2019, 16 perkara baru, putus tahun 2019 dan 8 sisa perkara tahun 2020 yang berkaitan dengan wakaf. “Tingginya angka perkara wakaf di pengadilan ini, menunjukkan urgensi legalitas dan sertifikasi tanah wakaf segera dilakukan” tegas Chandra Ahmady Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang.

Dari data yang ada di Pemerintah Kota maupun di Kementerian Agama, sebanyak kurang lebih 539 tanah wakaf di Kota Malang belum bersertifikat. “Saya berharap 2023 seluruh permasalahan wakaf legalitas wakaf sudah tuntas.” Tegas Sutiaji. Sutiaji yang juga Wali Kota Malang ini juga menyatakan, dengan tersertfikasi, fungsi dari Masjid bisa lebih baik.

“Selain fungsi tempat ibadah sebagai pemberi keberkahan kepada lingkungan sekitar, maka kata kunci atau syarat utama harus ada kejalasan dulu. Jangan sampai eksistensi dari tanah yang sudah diwakafkan menjadi debatable,” ujarnya dalam kegiatan sosialisasi wakaf 2021 di Hotel Savana, Senin (22/11/2021).

Karenanya, peran serta takmir masjid dalam memperhatikan persoalan administrasi tempat ibadah juga dinilai penting. Sehingga, sejumlah 539 tanah wakaf yang belum bersertifikat tersebut di tahun 2023 mendatang tak lagi menuai persoalan.

“Para takmir dihadirkan dalam rangka membangun bagaimana mewujudkan fungsi masjid tersebut, salah satunya dengan legalitas yang jelas. Kita kuatkan  untuk membereskan permasalahan sertifikat yang belum jelas, pelan tapi pasti,” terangnya.

Sementara itu, Kabag Kesra Pemkot Malang, Ahmad Mabrur mengatakan, memang untuk pengurusan sertifkasi itu tidaklah mudah. Dari jumlah 539 tanah wakaf yang terbagi milik Nadhlatul Ulama (NU) dan juga Muhammadiyah tersebut telah dibentuk tim khusus sebagai proses percepatan memperoleh sertifikat.

Selain itu, Pemkot Malang juga bekerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam rangka memberikan fasilitasi pensertifikatan masjid atau tanah. Dimana, BWI inilah yang akan melakukan verifikasi kelengkapan administrasi tanah wakaf sebelum dikeluarkannya sertifikat

“Prosesnya memang masih banyak yang belum tahu. Tapi, saat ini sudah ada tim percepatan untuk sertifikat dari NU maupun Muhammadiyah untuk membantu takmir dalam proses mengurus sertifikat ini,” katanya.

Diakuinya, salah satu kendala itu jika seorang yang mewakafkan telah meninggal dunia. Maka, perlu pengurusan administrasi dengan ahli waris yang bersangkutan untuk bisa menerbitkan sertifikat.

“Ini perubahan dari ahli waris dari pewaqaf itu panjang. Balik nama itu, proses itu ada pengenaan beban pajak dan lainnya yang jadi problematika. Tapi, mudah-mudahan tahun 2023 nanti targetnya bisa selesai,” pungkasnya.

Sementara itu menjawab permintaan peserta sosialisasi agar KUA mempunyai staf layanan khusus wakaf, Chandra Ahmady yang juga Kepala Seksi PAIS Kemenag Kota Malang ini, berjanji akan meneruskan ke pimpinan agar bisa direalisasikan.

walikota sedang memberi sambutan

walikota sedang memberi sambutan

Persyaratan Nazhir Badan Hukum

Perubahan Nadzir Perseorangan ke Nazhir Yayasan dapat dipersepsikan sebagai upaya perubahan status wakaf, dari yang awalnya diserahkan kepada nazhir (pihak penerima harta benda wakaf) perseorangan ke nazhir badan hukum.

Sebelum menjelaskan perubahan nazhir,  terlebih dahulu perlu diketahui bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (“UU Wakaf”), nazhir meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Agar badan hukum dapat menjadi nazhir haruslah memenuhi persyaratan:[1]

  1. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan, yang bisa dilihat pada Pasal 10 ayat (1) UU Wakaf;
  2. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  3. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Kemudian terdapat syarat tambahan bagi badan hukum yang akan menjadi nazhir, berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (“PP Wakaf”), yaitu:

  1. badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam;
  2. pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan;
  3. salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada;
  4. memiliki:
    1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
    2. daftar susunan pengurus;
    3. anggaran rumah tangga;
    4. program kerja dalam pengembangan wakaf;
    5. daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan
    6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
 Sementara itu, menyambung pertanyaan Anda, Yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan perubahannya termasuk dalam kategori badan hukum. Maka pertama-tama, calon nazhir dari yayasan yang Anda maksud harus dipastikan terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagaimana disebut di atas.

Alternatif Cara Ganti Nazhir

Adapun mengenai perubahan status nazhir perseorangan ke nazhir yayasan, setidaknya terdapat 3 alternatif cara:

  1. Pengunduran diri nazhir perseorangan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PP Wakaf, kedudukan nazhir dalam hal ini perseorangan dapat berhenti jika: meninggal dunia; berhalangan tetap; mengundurkan diri; atau diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia (“BWI”).

Jika nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagai nazhir, maka nazhir harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama (“KUA”) untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 hari sejak tanggal berhentinya nazhir perseorangan.[2]

Dalam hal tidak ada KUA setempat, maka laporan dapat disampaikan oleh nazhir ke KUA terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/ kota.[3] Selanjutnya, pengganti nazhir tersebut akan ditetapkan oleh BWI.[4]

  1. Atas dasar inisiatif KUA dapat mengusulkan kepada BWI agar dilakukan pemberhentian dan penggantian nazhir jika dalam jangka satu tahun sejak terbitnya Akta Ikrar Wakaf (AIW), nazhir tidak menjalankan tugasnya.[5]
  1. Atas usulan wakif atau ahli waris wakif kepada Kepala KUA dapat mengusulkan agar dilakukan pemberhentian dan penggantian nazhir, yang selanjutnya akan diusulkan kepada BWI.[6]    
Sehingga perlu digarisbawahi, pemberhentian dan penggantian nazhir adalah kewenangan BWI, baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota sebagai perwakilan. Sebagai contoh, jika harta benda wakaf Anda berupa tanah, untuk klasifikasi luasan tanah wakaf di atas 20.000 meter2 menjadi kewenangan BWI pusat. Tapi jika luasan tanah wakafnya antara 1.000 sampai dengan 20.000 meter2, maka menjadi kewenangan BWI provinsi. Sedangkan jika luasan tanah wakafnya kurang dari 1.000 meter2, maka menjadi kewenangan BWI kabupaten/kota.[7]

Sebelumnya jika kita melihat berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”), pemberhentian dan penggantian nazdir menjadi kewenangan KUA, namun sekarang sudah tidak lagi.[8] Kewenangan pemberhentian dan penggantian nazhir kini menjadi kewenangan BWI sebagaimana telah diterangkan.

 Sementara itu KUA, hanya menerbitkan surat pengantar permohonan pergantian nazhir yang ditujukan kepada BWI. Surat pengantar tersebut harus menyebutkan alasan penggantian dan pemberhentian nazhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya masih bersumber dari laman yang sama, setelah surat keputusan BWI tentang penggantian dan pemberhentian nazhir terbit, lalu nazhir harus mengurus surat pengesahan nazhir yang baru di KUA setempat agar dicatatkan kembali sebagai nazhir yang baru yang sah mengelola wakaf.

Dasar Hukum:

Referensi:


[1] Pasal 10 ayat (3) UU Wakaf

[2] Pasal 6 ayat (1) PP Wakaf

[3] Pasal 6 ayat (3) PP Wakaf

[4] Pasal 6 ayat (1) PP Wakaf

[5] Pasal 6 ayat (4) PP Wakaf

[6] Pasal 6 ayat (4) PP Wakaf

[8] Pasal 221 ayat (1) KHI